Asisten Pemerintahan, Minta Pemkab Majene Antisipasi Pemalsuan Suket

Foto Ilustrasi (sumber: inet/jpnn)

Majene, fokusmetrosulbar.com- Potensi kecurangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak tahun 2017, salah satunya datang dari surat keterangan (suket) pengganti e KTP. Sejumlah pihak menilai, dimungkinkan adanya upaya rekayasa atau pemalsuan data pemilih, pasalnya suket cukup mudah untuk di manipulasi.

Asisten pemerintahan sekretariat Provinsi Sulawesi Barat Nur Alam Tahir saat rapat koordinasi Pilgub 2017 (8/2) di kecamatan Sendana mengatakan agar pemerintah kabupaten Majene harus berhati-hati. Tidak hanya saat pemberian suket di Disdukcapil namun juga saat pelaksanaan pemilihan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Nur Alam berharap agar pemilih yang menggunakan suket lebih dahulu diregistrasi dan dikonfirmasi dengan benar sesuai data base yang ada di Disdukcapil Majene, selaku pihak yang mengeluarkan suket.

“Jangan sampai pemilih yang memiliki suket tidak terdaftar di data base, nah ini yang harus diantisipasi potensi kecurangan dilapangan,” ungkapnya.

Ia juga mengharapkan agar segala informasi terkait pelaksanaan pilgub dengan cepat diinfromasikan ke pemerintah provinsi Sulbar. Untuk itu dirinya meminta tiap korwil di kabupaten agar memanfaatkan IT salah satunya Whatsupp Massenger (WA).

"Saat ini di provinsi kita telah memprogramkan administrasi tanpa kertas, terutama bagi eselon dua kami diharuskan untuk melaporkan segala sesuatu kepada gubernur dengan menggunakan (WA), setelah itu baru menyusul persuratan," terang Nur Alam.

Untuk diketahui, suket merupakan pengganti e KTP yang digunakan sementara. Kebijakan penggunaan suket ini muncul dikarenakan ketidaksedianya blanko e KTP pada tahun 2016. Lewat APBNP yang sedianya dicetak sebanyak 26 juta lebih, namun tidak adanya satupun perusahaan yang mampu mencetak sesuai kebutuhan saat itu dengan waktu sangat singkat. Maka pada 26 september, Mendagri mengeluarkan surat untuk memberlakukan suket sebagai pengganti e KTP bersifat sementara. (hms/har)