Tarik Ulur Anggaran Panwaslih Mamasa

Mamasa, fokusmetrosulbar.com - Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamasa telah berjalan, namun anggaran Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Mamasa belum juga ada kejelasan.

Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi publik mengingat saat pengalokasian anggaran KPUD Mamasa, tidak sesulit yang dialami Panwaslih Mamasa saat ini. Sementara diketahui, Panwaslih dan KPUD merupakan penyelenggara pemilihan yang anggaran keduanya sejatinya dibahas berbarengan.

Sebelumnya, hearing antara DPRD Mamasa bersama Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), disepakati bahwa anggaran untuk Panwaslih sebesar Rp. 2 milliar, namun hasil itu dinilai Panwaslih terlalu sedikit dan tidak akan memenuhi kebutuhan proses penyelenggaraan Pilkada.

Pihak Panwaslih bahkan sempat geram lantaran kesepakatan itu dilakukan tanpa melibatkan Panwaslih. Maka itu Panwaslih kemudian menyurati Pemda Mamasa untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Terkait permasalahan itu, hearing kembali digelar di gedung DPRD Mamasa dengan melibatkan Panwaslih, Selasa (19/9). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Ely Sambominanga didampingi anggota DPRD Mamasa, Yohanes Buntulangi.

Dalam rapat itu, Ely mengawalinya dengan meminta pihak Panwaslih dan TPAD untuk memaparkan rincian anggaran hasil rasionalisasi yang dilakukan.

"Kami sebenarnya telah sepakat angka rasionalisasi sebesar 5,6 miliar meskipun itu telah banyak dilakukan pengurangan anggaran kegiatan, termasuk honorium," ungkap Rustam, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Ia meminta, jika anggaran tersebut masih harus dirasionalisasi agar tidak terlalu menukik tajam hingga ke angka 2 miliar.

"Kami berharap agar jika kembali dirasionalisasi supaya tidak terlalu jauh turun angkanya, mengingat standar honorium misalnya yang kami gunakan itu sesuai surat edaran menteri keuangan. Kalaupun rasionalisasi dilakukan termasuk pada angka honorium, tolonglah dipertimbangkan pada angka yang layak," harapnya.

Sebelum TPAD Mamasa memaparkan posisi keuangan daerah, Yohanes yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat meminta agar rasionalisasi honor penyelenggara dilakukan secara rasional mengingat beban kerjanya yang berat.

"Kan sangat tidak beradap kalau honor dirasionalisasi sampai 50 persen dari honor normal sesuai permintaan Panwaslih," ujar Yohanes.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa, Ardiansyah membeberkan bahwa pihaknya telah merasionalisasi ulang anggaran Panwaslih dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Mamasa.

"Kami sudah konsultasikan dengan BPKP dan angka yang menurut BPKP rasional yaitu sebesar 3,5 miliar. Selain itu kami juga telah merasionalisasi ulang permintaan Panwaslih dan didapat angka 4,1 miliar. Kalau angka yang diusulkan Panwaslih yang akan disepakati, maka ada kemungkinan kita akan memotong anggaran kegiatan lain seperti ADD dan anggaran OPDA," bebernya.

Pembahasan yang cukup alot membuat pimpinan rapat, Ely mengambil kesimpulan agar rapat ditunda karena Panwaslih tetap bertahan pada angka 5 miliar.

"Anggaran Panwaslih dikembalikan ke Bupati untuk dibahas lebih jauh sebelum diputuskan dengan tetap berkordinasi ke pimpinan DPRD," simpulnya.

Ia juga memberi batasan anggaran yang akan dipertimbangkan dan dibahas ulang sebelum penandatanganan NPHD.

"Anggaran yang akan dibahas ulang yakni antara 4,1 milliar sampai 5 miliar," katanya menutup rapat.

Ditempat terpisah, Bupati Mamasa Ramlan Badawi saat ditanya angka untuk pengawasan Pilkada Mamasa, memberikan sinyal batasan anggaran untuk pengawasan Pilkada Mamasa.

"Nanti angkanya akan berada diantara 3,5 miliar sampai 4 miliar," singkat Ramlan.(klp/tfk)

BERITA LAINNYA

MAMASA 2794595257903496554

Komentar Anda

emo-but-icon

VIRAL MINGGU INI

item