Penyaluran Bantuan Sosial Diharapkan Tepat Sasaran


Mamuju, FMS -.Menghadiri video conference di Polda Sulbar, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) berharap agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Dia menyampaikan, penandantanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan antara Kemensos dan Kapolri, disaksikan dari komisi VIII DPR RI, memperjelas bahwa penyaluran bantuan sosial itu terkoordinasi dan terencana, tersalurkan dengan tepat sasaran.

Dalam MoU tersebut, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi akan dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dalam pendataan penerima.

"Kecemburuan itu bisa menimbulkan konflik, apalagi  kalau dalam penerimaannya ada unsur nepotisme. Unsur nepotisme yang dimaksudkan seperti pendataan keluarga, dimana keluarga yang seharusnya dapat tapi tidak terdata, justru sebaliknya keluarga yang sudah mampu masuk dalam pendataan. Itu yang diharapkan tidak terjadi lagi dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Kemensos dan pihak kepolisian," sebut Ali Baal.

Selain itu, sambungnya, diharapkan penyaluran bantuan sosial kedepan betul-betul tepat sasaran sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik.

Untuk itulah, dibentuk tim yang melibatkan instansi lain seperti Kepolisian, sehingga penyaluran bisa lebih dan transparan. Ini juga memperjelas bahwa dalam penyaluran bantuan sosial sama sekali tidak ada unsur politis.

"Perencanaan sudah ada dan sudah terjadwal. Hanya saja, penyalurananya dari tahun ke tahun diharapkan lebih baik dan tepat sasaran. Karena di lapangan terkadang terjadi kisruh. Inilah yang betul-betul perlu dilakukan pengawasan. Itulah sebabnya, kita harapkan dalam pendataan, dari Kemensos melakukan evaluasi dan update data setip tahunnya, jangan sampai orang tadinya masuk kategori miskin, akan tetapi sudah mampu masih masuk dalam pendataan," tandasnya.

Seentara itu, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar menyampaikan,  bahwa penyaluran bantuan tidak ada kaitannya dengan unsur politis.

"Kalau didalamnya ada unsur itu, Bawaslu yang melihatnya, kami dari Kepolisian hanya mengamankan dan memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Dalam video conference  tadi hadir dari DPR RI memastikan bahwa  kerjasama ini murni tidak ada nuansa politis. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, ya akan diproses," tegas Baharuddin Djafar.

Ditempat yang sama, Koordinator PKH Sulbar, Bustan Basir menyampaikan, penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah scehdule. Untuk tahun 2019, penyaluran akan dimulai  Januari. Tahun ini, Sulbar mendapatkan kuota  sebanyak 64. 291 rumah tangga. Terdiri dari, Kabupaten Majene dengan kuota 9.404 rumah tangga, Kabupaten Mamasa sebanyak  9. 549 rumah tangga, Kabupaten Mamuju sebanyak  7. 216 rumah tangga, Kabupaten Mateng, sebanyak 2.337 rumah tangga, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 4. 359 rumah tangga, Kabupaten Polman sebanyak 31.226 rumah tangga yang sudah diverifikasi oleh 263 tenaga pendamping di Sulawesi Barat.

"Jadi, ini sama seklai tidak ada hubungannya dengan usnur politis, karena penyaluran sudah ada jadwal yang ditetapkan, yaitu bulan Januari,  Maret, Juni dan November," sebutnya.

Sebelumnya, dalam video conference itu, terjadi ikatam kerjasama melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dengan Kemensos tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

(usman)

BERITA LAINNYA

MAMUJU 6451109868558059400

Komentar Anda

emo-but-icon

item