Bupati Minta Dinas Terkait Maksimalkan Pungutan Pajak IMB

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan triwulan II dan evaluasi pendapatan asli daerah triwulan II 2017 (Foto: Taufik)

Majene, fokusmetrosulbar.com--Bupati Majene Fahmi Massiara meminta untuk memaksimalkan kinerja dalam pemungutan pajak. Upaya itu dilakukan guna meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, kata dia, target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene  sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Di bidang pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) misalnya, Pemkab Majene selama ini masih minim pemasukan pajak pada bidang tersebut. Bupati menilai pihak yang menangani masalah IMB tidak maksimal dalam melakukan pungutan.

"Apakah selama ini ketika ada pembangunan ada petugas lapangan yang kesana, dan kalau dia mendapati pembangunan ditangani atau cuma lihat-lihat saja. Karena jangan sampai seperti di daerah lain, kalau ada sesuatu petugas jadi pura-pura tidak tahu," sebut Fahmi, saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan triwulan II dan evaluasi pendapatan asli daerah triwulan II 2017, di ruang pola kantor bupati, Jumat (14/7).

Fahmi menyebutkan, penanganan IMB semestinya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pejabat OPD yang menangani. Meski diketahui sebelumnya, Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menginformasikan ke setiap kecamatan agar masyarakat yang hendak membangun supaya mengurus IMB sebelumnya mendirikan bangunan.

"ini persoalan, tugasnya ini pejabat terkait yang menangani hal seperti ini. Dan masih banyak lainnya. Mana lagi pelanggar yang membangun sampai pinggir-pinggir drainase, kan sudah sangat salah itu. Jadi diberi tahu saja tim di lapangan kalau melihat yang begitu langsung saja action," tegas Fahmi.

Sememtara, Camat Malunda, Ahmad S, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kesiapannya untuk membantu melakukan pemungutan pajak IMB. Dikatakan, sebenarnya dirinya sudah lama ingin membantu mengurus pajak IMB. Namun dirinya tidak pernah bertemu dengan petugas lapangan yang sampai ke daerahnya.

"Karena banyak bangunan yang tidak di pajak disana. Apalagi banyak tenaga honorer yang bisa difungsikan. Jadi masukan saya pada pak bupati agar camat diberikan wewenang untuk mengurus IMB dalam melakukan penarikan pajak," sebutnya.

Selain pajak bangunan, dirinya juga mengungkapkan kesiapannya membantu menarik pajak di sejumlah warung.

"Termasuk warung-warung di daerah perbatasan, banyak yang tidak jalan pajaknya. Kalau petugas kecamatan dilibatkan tentu Ini akan aktif dan ada pemasukan," paparnya.

Mendengar pemaparan camat, Fahmi memutuskan agar penanganan pajak IMB ditindaklanjuti dengan serius dengan meminta pihak PU menggelar rapat antara PU, camat, lurah hingga Satpol PP. (tfk/har)