Hangat, Pro Kontra Dewan Terkait Opini WTP Mamasa
https://www.fokusmetrosulbar.com/2016/07/hangat-pro-kontra-dewan-terkait-opini.html
MAMASA, FMS - Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Kabupaten Mamasa menuai beragam komentar.
Anggota DPRD Mamasa Yohanes Buntulangi menilai, pro dan kontra hal yang biasa, tapi harus tetap berdiri diatas norma dan etika seperti identitas ke Mamasaan selama ini.
"Sangat wajar kalau banyak orang berpendapat tentang WTP ini, tapi sebagai legislator yang baik tentu tidak etis membicarakan sebuah hasil penilaian atas kinerja," ungkap legslator Partai Demokrat ini melalui pesan short message service (SMS), Kamis (14/7).
Ia lalu menyentil pernyataan Anggota DPRD Mamasa terkait Opini WTP dari BPK yang menuding Pemda Mamasa ada pengaturan di bawah tangan.
Yohanes menegaskan bahwa DPRD harus memahami dengan baik dan benar bahwa pernyataan tersebut menyinggung lembaga legislatif.
"Kalau seorang legislator yang benar tidak boleh mengeluarkan pernyataan itu, sebab bisa merusak hubungan kemitraan yang sudah baik dengan pemda, kesemua itu adalah hasil kinerja eksekutif dan legislatif," tegasnya.
Jika ada legislator yang secara eksplisit memberi opini yang kontras terhadap LHP BPK, maka itu adalah hal yang keliru dan kurang etis. (Kedi)
Anggota DPRD Mamasa Yohanes Buntulangi menilai, pro dan kontra hal yang biasa, tapi harus tetap berdiri diatas norma dan etika seperti identitas ke Mamasaan selama ini.
"Sangat wajar kalau banyak orang berpendapat tentang WTP ini, tapi sebagai legislator yang baik tentu tidak etis membicarakan sebuah hasil penilaian atas kinerja," ungkap legslator Partai Demokrat ini melalui pesan short message service (SMS), Kamis (14/7).
Ia lalu menyentil pernyataan Anggota DPRD Mamasa terkait Opini WTP dari BPK yang menuding Pemda Mamasa ada pengaturan di bawah tangan.
Yohanes menegaskan bahwa DPRD harus memahami dengan baik dan benar bahwa pernyataan tersebut menyinggung lembaga legislatif.
"Kalau seorang legislator yang benar tidak boleh mengeluarkan pernyataan itu, sebab bisa merusak hubungan kemitraan yang sudah baik dengan pemda, kesemua itu adalah hasil kinerja eksekutif dan legislatif," tegasnya.
Jika ada legislator yang secara eksplisit memberi opini yang kontras terhadap LHP BPK, maka itu adalah hal yang keliru dan kurang etis. (Kedi)