Ini Alasan Dikpora Mamuju Tak Menganggarkan Paskibraka
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/08/ini-alasan-dikpora-mamuju-tak.html
 |
| Kabid Pemuda dan Olahraga Zulfadli Rasyid (tengah) saat jumpa pers di ruang kantor Dikpora Mamuju. (Foto: Awal S) |
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Mamuju, Zulfadli Rasyid mengungkapkan, saat pembahasan rencana anggaran tahun 2017, Dinas Pendidikan Mamuju memang tidak memasukkan insentif bagi Paskibraka. Alasannya kata dia, lantaran kesimpangsiuran pemahaman terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah manajemen pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten ke pemerintah provinsi.
"Pada saat itu kami berpikir kewenangan SMA telah diambil alih oleh pemerintah provinsi, jadi tidak masukkan Paskibraka ke dalam anggaran," kata Zulfadli, Senin (21/8).
Kendati demikian, Zulfadli mengaku, pihaknya mengambil inisiatif tetap memasukkan sebagian anggaran untuk menjaga kemungkinan yang terjadi. Hanya saja khusus untuk dana rekrutmen dan operasional.
"Dikpora Mamuju hanya menganggarkan proses rekrutmen dan operasional dengan anggaran nilai Rp. 152 juta. Anggaran tersebut meliputi perekrutan di sekolah, konsumsi dan kostum," kata Zulfadli.
Senada dengan Zulfandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Hj. Murniani menyebut kesimpangsiuran pemahaman tentang aturan baru pelimpahan kewenangan belum tuntas dikomunikasikan dengan pihak provinsi jadi pemicu pemberian honor Rp. 100 ribu untuk anggota Paskibraka.
"Tahun-tahun kemarin SMA dan SMK masih ada di kabupaten jadi otomatis sepenuhnya kami yang melakukan seleksinya, dan untuk tahun ini pemerintah provinsi yang menyurati kami untuk melakukan rekrutmen calon Paskibraka,” tutur Murniani melalui telpon seluler.
Ia juga mengungkapkan salah satu penyebab pemberian honor tak layak kepada Paskibraka karena kurangnya komunikasi antara Dikpora Kabupaten Mamuju dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar. (awl/har)
