KPK Evaluasi 8 Sektor Pemerintahan di Sulbar


Mamuju, FMS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mengakselerasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah daerah, dimana pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal oleh pemerintah daerah setempat.

"Rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan monitoring delapan sector pemerintahan daerah yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen APIP," kata  Adlinsyah Nasution, ketua Tim koordinator supervisi dan pencegahan(Korsupgah) saat melakukan jumpa pers bersama para awak media yang berlangsung di lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 19 Maret 2019.

Masih kata lekaki yang akrab disapa bang Coki itu, hasil evaluasi program pencegahan korupsi di pemerintah provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat 14 dari 34 Provinsi dengan capaian 64 persen, sedangkan  Capaian maksimal adalah di pemberdayaan dana dsa yakni mencapai 92 persen dan PelayananTerpadu Satu Pintu dengan capaian 75 persen.

Lebih lanjut, KPK terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah, melalui inovasi perangkat system penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Barat.


"Penertiban asset dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi," tandas Coki.

Selain itu, KPK juga telah  terus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Ombudsman Sulawesi Barat, dan Badan Pertahanan Nasional Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat system pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan tersebut, hadir dari KPK selain Adlinsyah Malik Nasution , juga hadir. Maruli Tua, Dwi Linda Aprlia   dan Mohammad Jhanattan, Kepala Inspektorat, Suryadi, para Perwakilan  OPD lingkup pemprov Sulbar,  Pelaksana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Sulbar, dan para tamu undangan. (Advetorial)

(Wati)

BERITA LAINNYA

MAMUJU 7729828779285849389

Komentar Anda

emo-but-icon

VIRAL MINGGU INI

item