Seleksi P3K Dan CPNS Mamasa Digelar September-Oktober, Peserta Harus Bawa Hasil Rapid Antigen

MAMASA, FMS--Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) tahun 2021 telah selesai.

Para peserta seleksi saat ini menunggu jadwal pelaksanaan proses tes computer assisted test (CAT) seleksi kemampuan dasar (SKD) bagi CPNS dan seleksi kemampuan bidang (SKB) bagi PPPK.

Untuk Kabupaten Mamasa, kemungkinan tes SKB akan digelar pada minggu ke dua bulan September. Dan test SKD bagi CPNS akan rencananya bakal dilaksanakan pada awal bulan Oktober.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Mamasa, Agustina Toding. 

"Untuk seleksi P3K kemungkinan jadwalnya minggu kedua September sekitar tanggal 13 atau 14. Untuk CPNS mungkin minggu ke dua Oktober," ungkapnya.

Ia menuturkan untuk tempat pelaksanaan proses tes, direncanakan berlokasi di SMKN 1 Mamasa. "Semua proses tesnya nanti dilaksanakan di Mamasa," tuturnya.

Saat ini pihak panitia pelaksana seleksi sedang merumuskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta sebelum mengikuti.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah semua peserta harus menyertakan hasil rapid antigen. "Nanti persyaratan lengkapnya akan kami bagikan di laman facebook Layanan BKPP Mamasa. Semua peserta dan panitia harus ada hasil rapid," jelasnya.

Soal apakah pelaksanaan rapid kepada peserta berbayar atau difasilitasi pemerintah daerah, Agustina mengaku tergantung aturan yang menjadi acuannya.

Kalau di pulau Jawa, dipersyaratkan minimal sudah dilakukan vaksin tahap pertama, tetapi untuk Mamasa itu tidak berlaku.

"Kalaupun berbayar maka dibebankan kepada peserta, karena dari kita tidak ada menganggarkan itu," akunya.

Ia menambahkan persyaratan bagi peserta untuk menyertakan hasil test rapid bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, tetapi dibuat oleh pemerintah pusat.

"Kami tidak pernah membuat aturan sendiri, acuannya dibuat pemerintah pusat dan berlaku diseluruh Indonesia," tambahnya. (Kedi)