Harapan Mengalir, Rasionalisasi Tidak Berujung Pada Pengurangan Honorer

Ilustrasi (sumber: inet)

Majene, fokusmetrosulbar.com- Rencana Pemerintah melakukan rasionalisasi tenaga honorer di Kabupaten Majene ternyata menuai tanggapan banyak pihak. Komentar paling banyak pun tampaknya kini datang dari para pegawai honorer itu sendiri. Banyak diantara mereka yang mendukung rasionalisasi itu, dengan harapan terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang baik. Namun, tak sedikit yang mengaku khawatir, jangan sampai ada pengurangan tenaga honorer sehingga harapannya pupus sebagai abdi pemerintah.

Seperti halnya yang diugkap Muflih Hamzah. Tenaga honorer di salah satu dinas ini justru khawatir bila ada pengurangan honorer.

"Jangan sampai ada dikurangi Pak, harusnya semua honorer diangkat pemerintah," kata Muflih kepada wartawan fokusmetrosulbar.com, Rabu (8/3).

Dikatakan Muflih, banyak tenaga honorer yang hampir setara waktunya dengan PNS, tapi kesejahteraan amat jauh berbeda.

Menyoal rencana rasionalisasi tenaga honorer ini, praktisi pendidikan asal Majene Ahdiat juga turut berkomentar. Menurutnya, Pemkab Majene harusnya melihat sisi kemanusian para tenaga honorer. Kata Ahdiat, mereka yang mendedikasikan diri sebagai tenaga honorer tentunya punya harapan untuk meraih masa depan, atau paling tidak mendapatkan penghasilan.

"Kalau menurut saya rasionalisasi perlu, tapi dilakukan dengan adil. Janganlah ada pengurangan, akan lebih baik kalau para honorer dikelolah dengan baik agar bisa menghasilkan PAD," terang Ahdiat.

Dikatakan Ahdiat, bila pemerintah mampu memberdayakan tenaga honorer, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan devisa untuk daerah Majene. "Secara tidak langsung mereka bisa menghonor dirinya sendiri, kalau dikelolah dengan baik," katanya.

Senada dengan Ahdiat, tokoh pemuda yang juga kepala desa Kabiraan, Paharuddin mengatakan, tidak setuju dengan rasionalisasi jika bermuara pada pengurangan tenaga honorer.

"Kalau alasan untuk peningkatan kinerja saya sepakat, tapi kalau untuk pengurangan honorer saya tidak setuju. Soalnya pelayanan di kantor-kantor justru saya lihat dihidupkan oleh honorer," kata Paharuddin.

Pak Udin, sapaan Paharuddin, mencontohkan, pelayanan di Kantor Camat Ulumanda, yang justru lebih banyak melibatkan honorer. "Saya lihat di Kantor Capil juga begitu. Justru honorer yang mengerti persuratan," pungkas mantan Presiden DPP IPPMIMM Majene ini.

Rencana rasionalisasi tenaga honorer di lingkup Pemkab Majene, diwacanakan pemerintah menyusul banyaknya anggaran penggajian honorer yang tidak diimbangi kinerja maksimal. Menurut data yang diterima fokusmetrosulbar.com, Pemkab Majene setidaknya menggelontorkan Rp. 12 Milyar setiap tahunnya untuk penggajian sekitar 4.000 tenaga honorer daerah. (har)

Berita terkait (Bupati akan Panggil Semua Honorer, Ini Sebabnya !)