Puluhan Kader HMI Tuntut Transparansi APBD Majene
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/03/puluhan-kader-hmi-tuntut-transparansi.html
Majene, fokusmetrosulbar.com- Puluhan pemuda dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene kembali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Pusat Pertokoan Majene, Selasa (21/3).
Massa berorasi mulai pukul 08.30 wita, dengan sejumlah tuntutan. Diantaranya yang disuarakan adalah efektifitas layanan publik dan transparansi penggunaan APBD Majene.
Koordinator Lapangan Kadri mengatakan, aksi tersebut dilakukan terkait dengan adanya beberapa pelanggaran yang dicantumkan dalam selembaran kertas. Klaim pelanggaran itu dibagikan dalam selebaran yang bertuliskan APBD hanya dinikmati eksekutif dan legislatif. Tertulis pula kalimat orang miskin dilarang sakit di RSUD Majene.
Massa aksi yang bergantian berorasi juga mengatakan, pemerintah adalah pelayan masyarakat dan bukan untuk menyulitkan.
"Berikan kemudahan untuk pembuatan KTP dan KK bagi masyarakat, dikemanakan anggaran Rp. 91 Milyar, pemerintah harus transparan dalam mengelola APBD," terang salah seorang demontran dalam orasinya.
Lebih lanjut dikatakan, jika tidak ada respon positif dari pemerintah, mereka mengaku akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak lagi.
Puluhan personil Polres Majene menjaga ketat jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Selain melakukan pengamanan, petugas juga tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas.
Usai melaksanakan aspirasi di muka umum, massa akhirnya membubarkan dengan aman dan tertib. (har)
Massa berorasi mulai pukul 08.30 wita, dengan sejumlah tuntutan. Diantaranya yang disuarakan adalah efektifitas layanan publik dan transparansi penggunaan APBD Majene.
Koordinator Lapangan Kadri mengatakan, aksi tersebut dilakukan terkait dengan adanya beberapa pelanggaran yang dicantumkan dalam selembaran kertas. Klaim pelanggaran itu dibagikan dalam selebaran yang bertuliskan APBD hanya dinikmati eksekutif dan legislatif. Tertulis pula kalimat orang miskin dilarang sakit di RSUD Majene.
Massa aksi yang bergantian berorasi juga mengatakan, pemerintah adalah pelayan masyarakat dan bukan untuk menyulitkan.
"Berikan kemudahan untuk pembuatan KTP dan KK bagi masyarakat, dikemanakan anggaran Rp. 91 Milyar, pemerintah harus transparan dalam mengelola APBD," terang salah seorang demontran dalam orasinya.
Lebih lanjut dikatakan, jika tidak ada respon positif dari pemerintah, mereka mengaku akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak lagi.
Puluhan personil Polres Majene menjaga ketat jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Selain melakukan pengamanan, petugas juga tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas.
Usai melaksanakan aspirasi di muka umum, massa akhirnya membubarkan dengan aman dan tertib. (har)