Dinas Sosial Majene Validkan Data Penerima JKN KIS dan PBI APBD

Kepala Dinas Sosial Majene, Achmadia P Salisi

Majene, fokusmetrosulbar.com - Demi memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa pemberian bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun ada pula yang bersumber dari dana sharing Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hal itu kemudian diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data daerah.

Kondisi beberapa PBI tiap tahunnya mengalami perubahan. Untuk memastikan PBI tepat sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Majene gencar menyosialisasikannya secara "door to door" melalui Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Hal itu dilakukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data terbaru yang kemudian akan diteruskan ke pusat.

"Karena biasa ada yang dobol, terima KIS pusat terima juga PBI APBD, maka harus dicabut satu. Contoh lainnya ada yang pindah daerah dan ada yang meninggal. Hal itu kemudian akan menjadi beban daerah kalau tidak diverifikasi," ujar Kepala Dinas Sosial, Achmadia P Salisi, saat ditemui di kantornya, Kamis (14/4).

Achmadia memaparkan, Jumlah penerima JKN bagi warga Majene sebanyak 71 ribu lebih, sedangkan PBI APBD kurang lebih 27 ribu (berdasarkan data 2011). Karena itu, pihaknya berupaya melakukan verifikasi dan validasi lantaran dalam selang waktu tersebut diyakini akan terjadi banyak perubahan.

"Seperti PNS yang dulunya honor, kan dalam waktu lima tahun pasti sudah ada yang terangkat," sebutnya.

Lanjut Achmadia, khusus PBI yang terangkat PNS meski tidak diverifikasi, secara otomatis kartu yang dimilikinya itu akan nonaktif, karena datanya terhubung ke pusat data Pemkab. Namun diakui, penarikan kartu tetap perlu dilakukan karena kartu itu akan diberikan lagi kepada warga yang layak menerimanya.

"Seumpama ada PNS golongan satu dan anaknya sepuluh, secara otomatis beban keluarganya kan meningkat. Itu tetap tidak boleh menerima JKN maupun PBI APBD," cetusnya. (tfk/har)