DPRD Majene Nilai Tak Berkutik Lakukan Fungsi Pegawasan

Majene, fokusmetrosulbar.com-- Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi gedung DPRD Majene, Jum'at (26/5). 

Kedatangan para aktivis untuk menuntut DPRD bertindak tegas selaku lembaga kontrol dalam menentukan sejumlah kebijakan penggunaan anggaran, yang disepakati dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Majene. Selain itu, mereka juga mempertanyakan penyebab defisit versi DPRD. 

Itu dilakukan, lantaran HMI menduga DPRD Majene dengan santainya menandatangani sejumlah kegiatan yang dinilai hanya pemborosan anggaran. Yakni kegiatan luar daerah berupa Bimtek. Sementara diketahui, Pemda Majene saat ini mengalami defisit sekitar Rp. 90 Milyar.

"Contoh kasusnya ke Batam. Kami ribut-ribut kemarin, adalah cara bagaimana kami mengkritik pemerintah agar ada kepekaan suara dari rakyat. Kemudian belum sembuh, berangkat lagi ke Bali orang. Dimana kepekaannya," ungkap seorang kader HMI, Udin, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan sejumlah anggota dewan, di gedung DPRD Majene.

"Padahal kalau Bimtek dilakukan di daerah, kita bisa hemat perjalanan dinasnya sekaligus meningkatkan devisa seperti pajak hotel, katering dan sebagainya. Itu bisa bermanfaat bagi masyarakat," sambungnya.

Aktivis muda ini juga mempertanyakan, sikap DPRD yang dinilai hanya diam dalam menghadapi permasalahan anggaran tersebut.

"Sampai detik ini, belum ada anggota DPRD Majene yang memberikan penjelasan kenapa harus Bimtek ke Batam. Dimana kontrolnya Pak," cetus Udin dengan lantang.

Ketua DPRD Majene, Darmansyah, kemudian menanggapi pertanyaan HMI. Kata dia, dewan memang menyetujui Bimtek tersebut. Tapi, dewan tidak mengetahui bahwa Bimtek akan diadakan diluar daerah. 

"Meski demikian, saya rasa ada orang yang lebih pas untuk melakukan perjalanan itu," ungkapnya. 

Soal, mengapa tidak ada anggota dewan yang memberikan komentar terkait Bimtek itu, Darmansyah berdalih tak bisa sembarang bicara, karena wakil rakyat punya mekanisme dalam menyampaikan gagasan dan pikiran yang terkait dengan kebijakan. "Yang jelas semua itu, kami tampung. Kapan ditindak lanjuti, iya pada saat pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, red). Jadi kami tidak mungkin sembarang bicara kapan dan dimana," ungkapnya. 

Namun Darmansyah menyebut, untuk menampung aspirasi rakyat, kapanpun dan dimanapun bisa dilakukan. Seperti dengan adanya aksi protes ini. 

"Itu sudah menjadi catatan penting DPRD, untuk memberikan teguran pada Pemda, tentu nanti dalam pembahasan LKPJ. Jadi tidak usah marah-marah disini ya. Saya biasa kok, singgung-singgung ke Pak Bupati saat bersama. Hari ini pun bisa saja. Tapi itu tidak jitu. Nanti saat memberikan rekomendasi tentang perbaikan LKPJ-nya," cetus Politisi PAN ini. (tfk/har)