Transparansi Pengelolaan Keuangan, BPKD Mamasa Siap Uji Publik

Mamasa, fokusmetrosulbar.com--Ada yang menarik saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Mamasa dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa, Rabu (24/4). Agenda yang menjadi topik pembicaraan pada RDP tersebut yakni, pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID), dana deposito ke bank BRI dan BNI serta anggaran KONI Mamasa tahun 2016 dan tahun 2017.

Seakan ada tembok "rahasia-rahasiaan" yang selama ini tertutupi.  Itu diawali ketika Anggota Komisi, Jufry Sambo Ma'dika (JSM) meminta agar RDP diadakan tertutup dengan alasan hal yang akan dibahas merupakan persoalan prinsip dan sensitif.

Namun usulan tersebut tidak disepakati oleh mayoritas anggota komisi yang hadir. Bahkan Kepala BPKD, Ardiansyah juga menyetujui RDP diadakan terbuka. "Terkait pertanyaan dewan yang terhormat, saya sangat mengapresiasi karena ini memang hal yang jangan menjadi sesuatu yang tersembunyi. Bahwa pengelolaan APBD itu harus transparan," katanya.

Terungkap pula jika pengalokasian anggaran dalam APBD Mamasa ada beberapa item yang tidak diketahui oleh anggota dewan.

Hal itu berawal setelah kepala BPKD menjelaskan secara rinci pengalokasian DID yang langsung ditanggapi Politisi Golkar, JSM. "Seandainya sejak dulu ini disampaikan ke kami, tentu ini tidak akan jadi persoalan. Tapi selama inikan terkesan ditutup-tutupi. Kalau ini dari awal disampaikan, saya kira ini soal prioritas-prioritas dari Dapil kami kan bisa dimasukkan disini (pengalokasian DID, red)," tanggapnya.

Ia lanjut menuturkan andaikan saat ini tidak memanggil pihak BPKD, tentu tidak diketahui anggaran DID ini dialokasikan kemana. "Karna masukpun dalam pembahasan anggaran di komisi-komisi, kita hanya disajikan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), jangan sampai terkesan nanti sudah ketuk palu baru anggaran-anggaran  ini dibahas. Hak kami anggota dewan sama dengan pimpinan dalam hal mendapatkan informasi," tuturnya.

Menanggapi itu, Kepala BPKD berterima kasih atas masukan yang sudah disampaikan. "Seharusnya kita jangan ketuk palu sebelum ini clear. Justru harapan kita kedepan, saya dan tim di keuangan berharap jangan melakukan persetujuan sebelum clear semua mulai dari A-Z. Angka 1 rupiahpun dalam APBD kita harus jelas," tanggap Ardiansyah.

Bahkan Ia menantang untuk diadakan uji publik terhadap produk APDB yang disahkan. "Saya lebih senang kalau kita ada uji publik terhadap APBD kita, karena kita ingin APBD betul-betul transparan dengan harapan kita meraik WTP karena betul-betul transparan, bukan main-main dibuat diatas meja. Saya dan tim keuangan saya siap untuk uji publik, bahkan kita kuliti APBD sehingga benar-benar transparan," tantangnya.

Ia menambahkan, terkait itu tentu kembali ke pimpinan DPRD dan pimpinan eksekutif apakah mau untuk itu. "Tapi ini menjadi masukan yang baik, sehingga tidak lagi muncul pertanyaan dikemudian hari," tambahnya. (klp/har)