Di Hadapan Dewan, Begini Penjelasan Pihak Bank BPD Sulselbar atas Keluhan Nasabah

Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan (dua dari kiri) saat rapat dengan pihak bank Sulseslbar (Foto: Taufik/FMS)
Majene, fokusmetrosulbar.com--Menanggapi keluhan yang dialami sejumlah ASN saat melakukan transaksi di ATM Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Majene beberapa bulan terakhir, Komisi III DPRD Majene menggelar rapat kerja dengan menghadirkan pihak eksekutif, perwakilan BPD dan juga beberapa perwakilan PGRI kecamatan.

Rapat yang digelar, Jumat (28/7) sore bertujuan untuk mendapatkan solusi atas banyaknya permasalahan yang dilaporkan ASN Majene khususnya kalangan guru. Sejumlah masalah yang mencuat, seperti seringnya mesin ATM BPD mengalami kekosongan, adanya waktu-waktu tertentu tidak tidak bisa melakukan penarikan dan permasalahan dalam melakukan transaksi lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan mengemukakan berbagai permasalahan yang dilaporkan ASN kepadanya. Namun yang menjadi sorotan utama dalam rapat ini, terdapat ASN yang mencoba melakukan penarikan di mesin ATM cabang Sulselbar tapi tidak berhasil mendapatkan uang tunai, sementara pada mesin ATM tertera bahwa transaksi berhasil.

"Artinya, terjadi pemotongan saldo tapi tidak ada uang tunai," kata Adi Ahsan.

Politisi PKPI ini mencontohkan, tiga orang pegawai perpustakaan mengalami hal yang sama pada bulan berbeda, yang satu menarik dua juta dan saldo berkurang tapi uang tidak keluar dari mesin ATM. Sementara yang kedua, seorang pegawai mentransfer uangnya ke bank lain, dimana transaksi berhasil tapi uang tidak masuk ke rekening bank yang ditransfernya.

"Ada lagi pegawai lainnya mencoba menarik uang sebesar tiga juta, awalnya berhasil lima ratus lima ratus (empat kali, red) tapi tertera di mesin bahwa penarikan sebesar tiga juta rupiah," ungkap Adi Ahsan.

Ironisnya lanjut legislator Dapil 2 Majene ini, saat para ASN mencoba komplain ke pihak bank, mereka diminta menunggu hingga empat belas hari untuk mendapatkan pelayanan.

"Pada masa menunggu itu, ada ASN lain yang melaporkan sudah hampir dua bulan tidak terbayarkan," ucapnya.

Permasalahan lain yang dilaporkan kepada Komisi III DPRD Majene, yakni terdapat beberapa ASN yang saldonya di bawah Rp.100 Ribu, sementara pada mesin ATM terbaca nol rupiah.

"Kalau Rp. 60.000 dikali lima ratus kan lumayan banyak," cetusnya.

Dari sejumlah permasalahan itu, Komisi III selaku lembaga kontrol mempertanyakan sumber kebijakan ini. Apakah dari pihak BPD atau memang sudah ada MoU antara pihak BPD dengan Pemkab Majene.

Perwakilan Bank BPD Cabang Majene, Zainal Abidin kemudian menjawab sejumlah permasalahan yang dipaparkan. Menurutnya, mengenai transfer yang tidak seketika masuk ke bank lain seringkali disebabkan buruknya kualitas jaringan internet.

"Itu memang biasa terjadi, bahkan di bank lain juga Pak, dan kalau masalah yang biasa sampai 14 hari kerja, itu kalau bertransaksi di bank lain. Kalau penanganan permasalahan kejadian kartu ATM BPD yang bermasalah di mesin ATM BPD sendiri, itu tidak sampai 14 hari melainkan 3 atau 4 hari saja," terang Zainal.

Mengenai kekosongan mesin ATM, Zainal menjamin hal itu jarang terjadi, sebab bank BPD cabang terus dipantau pihak BPD pusat mengenai isinya. Kata dia, BPD pusat akan menginstruksikan agar dilakukan pengisian sebelum isi ATM habis.

"Sekali mengisi kan biasa 400 juta, kalau isinya sudah tersisa 100 juta itu sudah diketahui dan itu akan segera diisi Pak," sebutnya lagi.

Lanjut Zainal, permasalahan yang dialami pegawai perpustakaan soal penarikan yang tidak sesuai dengan jumlah uang dengan bukti transaksi, menurutnya itu juga masalah jaringan.

"Biasa orang sementara bertransaksi, uangnya sudah keluar tapi tiba-tiba koneksi jaringan drop. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya," ungkapnya.

Namun demikian, Ketua Komisi III Adi Ahsan tidak begitu saja menerima alasan tersebut. Menurutnya, alasan yang dipaparkan terlalu condong menyalahkan jaringan. Adi menduga ada kesalahan dalam pengelolaan transaksi keuangan di BPD. Ia menekankan agar pihak BPD meningkatkan pelayanan publik, sebab dalam beberapa kasus pihak legislatif menilai terdapat unsur pilih kasih.

"Istri saya pernah kesana minta dilayani namun disuruh menunggu beberapa hari. Tapi pas dia bilang saya istrinya Adi Ahsan, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pelayanan," ungkapnya.

Rapat berlangsung cukup lama dengan sejumlah permasalahan lainnya. Namun beberapa diantaranya dapat diselesaikan dengan menghasilkan solusi. Diantaranya tentang akan adanya penempatan mesin ATM di daerah Kecamatan Tammeroddo guna meningkatkan pelayanan BPD terhadap para ASN yang berada cukup jauh dari kota.

Meski beberapa permasalahan mengemuka dalam rapat, perwakilan PGRI Kecamatan Pamboang, Suharli, mengaku puas atas pelayanan pihak bank BPD. Sebab, sejauh ini tidak ada keluhan guru di wilayahnya. Itu lantaran pihak PGRI mencairkannya secara kolektif.

"Kalau kami di Pamboang merasa puas atas pelayanan BPD," ungkap Suharli.

Rapat kemudian ditutup dengan kesimpulan, Komisi III akan menggelar rapat susulan dengan menghadirkan perwakilan bank BPD pusat guna mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut. Rencana rapat lanjutan akan digelar di kantor Bupati Majene. (tfk/har)

BERITA LAINNYA

MAJENE 5982217682473231590

Komentar Anda

emo-but-icon

VIRAL MINGGU INI

item