Serapan Rendah, Target PAD Majene 2018 Susut Rp. 1 M Lebih

Rapat pembahasan KUA dan PPAS APBD Majene 2018 (Foto: Taufik/fms)

Majene, fokusmetrosulbar.com -- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Majene 2018 harus menempuh jalan terjal. Pasalnya, terdapat beberapa masalah yang cukup krusial membuat tahap pembuatan Perda APBD itu sulit dirampungkan. Salah satu penyebabnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Majene tahun 2017 yang kemungkinan tidak akan terealisasi keseluruhan.

Sementara diketahui, untuk merumuskan PAD harus mengacu pada PAD tahun sebelumnya. Karena dengan demikian, Pemkab dapat merumuskan asumsi pendapatan selanjutnya. Hal itulah yang membuat pembahasan KUA PPAS Majene 2018 belakangan terhambat.

Masalah tersebut kemudian menjadi topik utama saat rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS 2018, yang digelar di ruang rapat DPRD Majene, Jumat (8/9). Berbeda dengan rapat sebelumnya, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Darmansyah bersama sejumlah anggota DPRD kali ini dihadiri Wakil Bupati Majene, Lukman, pejabat Pemkab dan sejumlah pimpinan OPD.

Berbagai tanggapan dari sejumlah anggota DPRD pun mengemuka setelah perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Majene memaparkan data perubahan asumsi pendapatan pada dokumen KUA 2018. Dimana dalam pemaparan itu, target PAD 2018 mengalami penurunan dari sebelumnya. Yakni pada tahun 2017 berada pada angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 62.726.695.759 milliar. Sementara usulan Pemkab pada KUA 2018 berada pada angka Rp. 61 milliar lebih atau kurang sekitar Rp. 1 milliar.

Alasan Pemkab menurunkan target PAD, lantaran terdapat beberapa pendapatan potensial yang bermasalah, yakni pajak hotel, restoran, tambang galian c, dan pajak hiburan.

Pajak tambang galian c yang sebelumnya ditarget pada angka 3 milliar, hingga Agustus 2017 baru terealisasi sekitar 500 jutaan atau sekitar 12 persen dari jumlah total. Sementara pajak hotel ditarget pada APBD pokok 2017, sebesar Rp.152. 500.002.800. sampai agustus br terealisasi Rp. 22.321.200 yaitu 14,68 persen.

"Asumsinya, ada 13 perusahaan yg menambang pada 13 titik dan sampai saat ini belum beraktifitas. Itu alasannya ke kami," papar Kepala Bapenda, Mas'ud.

Bapenda juga memaparkan, hingga Agustus 2017 realisasi PAD baru mencapai 35.361.070.068,22 atau 56,36 persen, terdiri dari pajak dan retribusi daerah.

Meski kondisi demikian, sejumlah anggota DPRD tidak serta merta menerima alasan tersebut. Ketua DPRD Darmansyah menegaskan, semestinya Pemkab berupaya meningkatkan kinerja untuk mengatasi hal demikian.

"Intinya DPRD mau jangan dikurangi itu (PAD, red) minimal samalah dengan tahun sebelumnya. Karena itu tugas Pemkab untuk meningkatkan kinerja. Masa, dana dari pusat menurun Pemkab juga mau ikut menurunkan PAD," sebut Darmansyah.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan, mendesak Pemkab untuk segera memasukan dokumen PAD 2017 ke DPRD untuk dipelajari sebelum memasuki pembahasan APBD perubahan. Karena menurutnya, jika dokumen yang akan disodorkan ke DPRD sama dengan tahun sebelumnya, itu tidak perlu dibahas.

Adi menduga terdapat sejumlah kebocoran anggaran selama ini yang tidak dibenahi pemangku kebijakan selaku controler.

"Pertanyaannya apakah dokumen sebelumnya seperti pemasukan parkiran di RSUD yang hanya berjumlah 15 kendaraan perhari yang akan kembali kita setujui. Apakah daerah kita mengalami peningkatan atau tidak. Lalu bagaimana dengan sejumlah sarang burung walet yang belum masuk dalam PAD tahun ini," cetusnya.

Pertanyaan demikian membuat rapat berlangsung alot. Darmansyah mencoba mengontrol jalannya rapat dengan meminta sejumlah anggota DPRD menghormati jalannya rapat.

Namun demikian, Wabup Lukman menjelaskan, bahwa Bapenda memang mengalami kesulitan mempertahankan PAD sebelumnya, yakni tambang galian c yang telah disebutkan Bapenda. Meski demikian, jika usulan Pemkab disetujui, Lukman optimis akan mampu mencapai target PAD yang diusulkan.

"Saya sudah mencoba menaikan dengan Bapenda ke 61,7 milliar lebih. Dan Insya Allah itu akan terealisasi," sebut Lukman.

Anggota DPRD Majene, Rusbi Hamid menilai, setelah mengkaji usulan tim anggaran eksekutif dimana didalamnya mengalami penurunan pendapatan hanya tambang galian c. Dia mengusulkan supaya Pemkab mencari opsi lain dalam mempertahankan pendapatan.

"Ini sumber pendapatan, bukan cuma satu. Dan saya rasa itu bisa sumber pendapatan lain yang menutupi," ungkap Rusbi Hamid. (tfk/har)