Intervensi Politik Pada Guru di Tahun Politik Harus Diawasi

Oleh : Zainal Muqaddas

Perhelatan politik di Tahun 2019 sudah didepan mata, geliat politik semakin memanas seiring makin meningkatnya kurva gesekan kepentingan antarkandidat. Pertarungan kepentingan tersebut ikut menyeret berbagai kelompok masyarakat dalam pusaran politik praktis.

Salah satu kelompok masyarakat yang ikut terseret adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat jumlahnya yang cukup besar serta posisi yang strategis di tengah-tengah masyarakat, cukup memantik sejumlah politisi yang akan berkompetisi di panggung politik di tahun 2019 ini.

Terkhusus di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari beberapa informasi yang dirampung, Jargon Netralitas ASN seolah menjadi jualan semata, tetapi tak jarang kita mendengar kabar bahwa masih ada saja oknum ASN sekelas Kepala Bidang, Kepala Dinas bahkan ke Kepala Sekolah ikut aktif membawa nama sejumlah kontestan dalam perhelatan politik .

Salah satu diantaranya datang dari Desa Sumare Kecamatan Simboro, salah seorang yang enggan disebut namanya menyebut bahwa salah satu kepala sekolah SMP menyambangi Sd Inp Sumare dan menemui sejumlah guru untuk diarahkan ke salah satu calon anggota legislatif.

Sementara ditempat yang berbeda beberapa guru SD Inpres Sumare saat dikonfirmasi akan kebenaran hal tersebut enggan memberi komentar dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut .

Lainnya halnya ketika kepala sekolah SD Inpres Sumare Sayuti dikonfirmasi dikediamannya pada Rabu (9/01/19) mengakui bahwa memang ada kepala sekolah SMP yang ada di kecamatan Simboro datang ke Sekolah kami.

Ia memang ada, tetapi apa yang dibicarakan itu adalah persoalan siswa - siswa yang nantinya akan lulus itu sebaiknya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke sekolah yang ada dalam kecamatan Simboro itu sendiri.

Saat ditanya soal apakah ada arahan khusus terkait salah satu kontestan di tahun politik ini, Sayuti tidak membenarkan hal tersebut .

"Itu tidak ada nak, kami juga takut ikut dalam politik praktis apalagi kami ini ASN diikat dengan aturan," kata Sayuti.

"Saya sebagai kepala sekolah SD Inpres Sumare tentu tidak akan berani mengarahkan guru - guru ataupun masyarakat untuk memilih siapa - siapa yang akan maju nantinya, sebab kami sangat mengerti tentang batasan kami sebagai ASN yang tidak dibolehkan untuk terlibat dalam aktifitas politik," simpul Sayuti.

Meski cukup gamblang Regulasi yang  sudah mengatur dengan tegas tentang netralitas birokrasi. dimana setia ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun, dan itu jelas dalam (Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN). Terkadang masih saja ada oknum politisi yang buta terhadap aturan tersebut.

Setiap warga negara memang mempunyai hak politik, namun tentu hal ini tidak menjadi alasan bagi ASN ikut terlibat secara praktis dilapangkan untuk ikut mengkampanyekan salah satu kontestan di tahun politik ini.

Kita berharap penyelenggara setingkat Bawaslu betul - betul dapat mengawasi hal seperti ini, sebab bisa saja sejumlah guru mendapat tekanan namun mereka takut menyampaikan secara gamblang atas apa yang mereka alami.

(*)