Transmigrasi Jadi Lokomotif Perubahan

Mamuju, FMS - Kehadiran transmigrasi dapat menjadi lokomotif perubahan di Sulbar, baik di sektor pembangunan maupun ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat membuka  Rapat Koordinasi (Rakor) Ketransmigrasi Sulbar di Hotel d'Maleo & Convention, Selasa 22 Januari 2019.

"Adanya transmigrasi di daerah ini,  dapat menjadi lokomotif perubahan, yang dapat membawa Sulbar keluar dari ketertinggalan," tutur Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, keberadaan transmigrasi di Sulbar, merupakan konsekuensi sebagai daerah yang baru, sehingga hal itu sangat penting demi perkembangan pembangunan.

"Makin banyak warga di Sulbar, pergerakan roda perekonomian makin cepat," ucap mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut.

Masih kata Idris, sebagai daerah yang sangat berkomitmen terhadap pembangunan dan pengembangan transmigrasi, Sulbar harus memberikan perhatian total dan memberikan kesan yang baik terhadap warga transmigran.

Terkait pelaksaan rakor, ia mengapresiasi Dinas Transmigrasi Sulbar. Upaya tersebut sebagai wujud keseriusan terhadap pelaksanaan program transmigrasi.

Untuk itu, Idris berharap, melalui rakor tersebut dapat terbangun kolaborasi yang tinggi, sehingga ke depan pelaksanakan program Ketransmigrasian dapat berjalan dengan baik.

Sekretaris Ditjen PKP2 Trans Chamidun Daim mengemukakan, perkembangan ketransmigrasian dari zaman dulu dan sekarang tuntutnnyaan berbeda, sehingga menurutnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi harus lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya.

"Kualitas harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan tentunya di dukung data-data yang sesuai dengan aturan yang ada" terang Chamidun.

Dengan dilaksanakannya rakor tersebut, Ia juga berharap program transmigrasi di Sulbar dapat lebih dikembangkan lagi.

Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar H. Herdin Ismail menyampaikan, rakor ketransmigrasian tersebut sebagai wadah menampung segala  saran dan permasalahan terkait ketransmigrasian.

Pada kesempatan itu, H. Herdin mengungkapkan, pada 2019 akan dicanangkan pensertifikatan 1000 lebih  persil.

"Insya Allah atas kerjasama kepala BPN, akan dilakukan pensertifikatan 1000 lebih persil, dengan catatan Dinas Transmigrasi Kabupaten memberikan dukungan penetapan patok yang jelas terhadap lahan yang akan disertifikatkan," sebut H. Herdin.

(usman)