Enny: Diperlukan Kerja Keras Untuk Meningkatkan Capaian Pembangunan

Mamuju, FMS - Menyongsong RPJMD untuk tahun ke-3 Provinsi Sulawesi Barat yaitu tahun 2020, OPD lingkup Pemprov Sulbar melaksanakan pembahasan rencana kerja OPD di Hotel Aston Jakarta, 5-6 Maret 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar yang memimpin langsung rapat menyampaikan, pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya harus menjadi evaluasi dalam menentukan arah dan rencana kedepan, sehingga berbagai capaian yang belum dapat diwujudkan pada tahun sebelumnya dapat dimaksimalkan dalam perencanaan selanjutnya.

"Untuk itu, dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh OPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi," kata Enny.

Masih kata Enny, bahwa capaian pembangunan yang dirasakan saat ini, masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kerja keras dari kita semua, diperlukan partisipasi  semua pihak  dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, bahkan partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan, sehingga terbangun rasa memiliki oleh semua pihak, agar keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.

Ia juga menyampaikan, bahwa prioritas pembangunan untuk tahun 2020 , terdapat lima prioritas provinsi antara lain, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan konektivitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan tata kelola pemerintahan modren.

Untuk itu, melalui rapat OPD, ada veverapa hal yang saya tekankan antara lain, diperlukan akselerasi, adanya upaya-upaya percepatan dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022, khususnya untuk tahun 2020 yang diharapkan menjadi momentum bagi Sulawesi Barat untuk maju dan malaqbi.

Selain itu, rencana kerja OPD harus sinkron dengan target yang ingin dicapai dalam RPJMD terutama untk tahun 2020, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang komprehensif, terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Hal lain yang ditekankan adalah, mencegah program dan kegiatan yang saling overlapping/tumpang tindih anatar OPD, sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat tercapai.

"Kita juga harus senantiasa mewujudkan birokrasi yang profesional, dengan aparat yang selalu meningkatkan kompetensinya, berkualitas, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik serta berupaya meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan," tandas Enny. (Advetorial)

(wati)