Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK di Mamuju Ricuh

Seorang Jurnalis di Mamuju dipukul polisi saat unjuk rasa

Mamuju, FMS - Demonstrasi menolak revisi UU KPK yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), berujung ricuh, Kamis (26/9/2019). Massa terlibat kontak fisik dengan aparat di dalam komplek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.

Terpantau seribuan mahasiswa se-Kabupaten Mamuju memadati Kantor DPRD. Mereka menuntut agar pimpinan DPRD yang baru saja dilantik untuk ikut menanda tangani dan  menolak revisi UU KPK yang mereka nilai sebagai bentuk pelemahan.

Kericuhan terjadi beberapa menit setelah tuntutan massa sepenuhnya belum dipenuhi.

Mahasiswa mulai tidak terkendali dan kemudian memaksa masuk ke dalam Kantor DPRD. Ratusan anggota Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu masuk Kantor DPRD Sulbar memukul mundur.

Mahasiswa nyaris tidak terkendali. Mereka marah lantaran ada rekannya yang dipukul saat berupaya masuk, bahkan seorang jurnalis juga ikut menjadi korban.

Dalam poin tuntutan, massa menuntut DPRD Sulbar menolak kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan. Mereka juga menolak pembentukan Dewan Pengawas KPK dan menolak birokrasi pelaksanaan fungsi penyadapan.

Mahasiswa pun menolak mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Massa turut menolak perintah koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Massa demo juga menolak mekanisme penggeledahan dan penyitaan, dan menolak pasal mengenai status kepegawaian KPK yang disamakan dengan aparatur sipil negara.

Berikut 15 poin tuntutan massa aksi :

 1.  Tolak RUU Pertanahan laksanakan reforma agraria

 2. Tolak RKUHP dan tolak RUU Ketenagakerjaan

 3. Perjelas peta HGU Sulbar

 4. Tanah untuk rakyat

 5. Batalkan revisi UU KPK

 6. Tolak RUU Ketenagakerjaan

 7. Meminta Pemprov Sulbar untuk bertanggung jawab persoalan GTT dan PTT

 8. Stop refresif aparat terhadap mahasiswa

 9. Tolak tindakan refresentasi aparat kepada jurnalis proses hukum pelaku kekerasan

10. Naikkan harga sawit

11. Tolak tambang uranium

12. Menolak tindakan militarisme di Papua

13. Tolak kenaikan BPJS

14. Tangkap pelaku pembakaran hutan

15. Menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil

(Wati)