Dinsos Mamasa Ungkap Alasan Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran

MAMASA, FMS--Verifikasi dan validasi data penerima bantuan baik yang menggunakan APBN, APBD, maupun ADD/DDes tengah dilakukan.

Dari pengecekan data tersebut, ditemukan sejumlah data masyarakat yang seharusnya tidak masuk kedalam daftar penerima bantuan. Mulai dari ASN, tenaga kontrak, aparat desa, hingga masyarakat yang diketahui sudah meninggal.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Mamasa, Lonny memberikan penjelasan, Selasa (12/5). "Itu sudah ada data yang dikirim dari pusat yang diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2015," jelasnya.

Untuk memastikan tidak ada kesalahan data, Ia lanjut menjelaskan telah memanggil kepala desa untuk melakukan sinkronisasi dan perbaikan data.

"Memang belum semua desa sempat kami panggil karena keterbatasan jaringan komunikasi, tapi kami terus berupaya melakukan perbaikan data," lanjutnya.

Ia menuturkan untuk desa yang masyarakat penerimanya belum sempat dilakukan perbaikan, maka untuk si penerima dananya akan dipending dulu sambil pemerintah desa mencatat dan melaporkan ke pihaknya untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kecuali yang sudah terima lewat transfer rekening bank, itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena penerimanya kemungkinan sudah melakukan pencairan," tuturnya.

Soal data yang masuk ke DTKS dan belum pernah dilakukan validasi sejak sensus penduduk tahun 2015, Ia memberi keterangan bahwa jika mengacu pada regulasi yang ada seharusnya validasi data dilakukan per enam bulan.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh, sejak tahun 2015 tidak pernah lagi dilakukan perbaikan data pada DTKS karena tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut.

"Saya dilantik Februari 2020 dan saya tanyakan ke staf terkait validasi data tersebut, tetapi jawabanya tidak pernah dilakukan karena keterbatasan anggaran," terangnya.

Sebelumnya, seorang warga Desa Osango mengaku bernama Markus kepada awak media mengatakan memiliki bukti data penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Saya punya data dari dinas sosial yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial," katanya, Jumat (8/5) melalui sambungan telepon selular.

Ia menerangkan terdapat beberapa warga yang dinyatakan dobel menerima BLT dari pemerintah. "Setelah saya pelajari, lucunya ada yang dapat bantuan PKH, masih juga dapat BLT dari Kemensos," terangnya.

Selain itu, Ia mengungkap terdapat juga warga yang diketahui merupakan pasangan suami istri yang keduanya mendapat BLT. "Ada juga aparat desa yang dapat, bahkan ada warga yang sudah meninggal empat tahun lalu masih dapat," ungkapnya. (klp)

Related

MAMASA 8723650648508230057

Post a Comment

emo-but-icon

FOKUS METRO SULBAR

BERITA Populer Minggu Ini

item
close
Banner iklan disini