Paripurna DPRD Majene, Bupati Sampaikan LKPJ 2025 dan Akui Sejumlah Target Belum Tercapai
MAJENE, FMS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar rapat paripurna pada Senin (30/3/2026) dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Majene, M. Idwar, yang menegaskan bahwa forum paripurna merupakan bagian penting dari mekanisme konstitusional dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi instrumen strategis untuk menilai capaian pembangunan dan mengidentifikasi kekurangan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Bupati Majene, Andi Ahmad Syukri Tammalele, menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025, meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program prioritas menunjukkan progres positif meski dihadapkan pada tantangan fiskal dan dinamika sosial ekonomi.
“Pemerintah daerah terus mengoptimalkan potensi dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” kata bupati.
Meski demikian, ia mengakui masih ada target yang belum tercapai secara maksimal. Hal itu, menurutnya, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD M. Idwar menegaskan bahwa pihak legislatif akan mencermati secara detail isi LKPJ tersebut. Seluruh fraksi, kata dia, akan menyampaikan pandangan umum serta catatan kritis.
“Tujuannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar konstruktif dan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Sejumlah anggota DPRD juga menyoroti isu strategis, seperti pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Majene.
Selanjutnya, DPRD akan membahas LKPJ tersebut untuk menghasilkan rekomendasi resmi sebagai acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (Adv)
