ASN Boleh Hadir di Lokasi Kampanye, Berikut Penuturan Bawaslu Sulbar

MAMASA, FMS - Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) 2017 mendatang diperbolehkan selama tidak melenceng dari aturan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Bawaslu Sulbar, Idrus usai rapat kerja teknis pengawasan tentang pemutakhiran data pemilih, Senin (10/10/16).

Ia menjelaskan, selama ASN hadir sebagai pribadi warga negara untuk mendengarkan visi dan misi calon dan tidak menggunakan atribut ASN dan fasilitas negara, itu tidak ada masalah.

"Selama ia (ASN, red) hadir dalam kapasitas pribadi dan berada pada area-area tertentu untuk mendengar program calon itu diperbolehkan," jelas Idrus.

Dijelaskan, keterlibatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika ASN terlibat aktif mengkampanyekan, menyosialisasikan, dan turut serta mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat tertentu.

Terkait minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan pilgub, Idrus menekankan agar anggaran yang ada benar-benar dikelola semaksimal mungkin. "Dari Rp39 miliar anggaran yang kami usulkan, terealisasi sebesar Rp24 miliar dan khusus Panwas Mamasa mendapat alokasi sebesar Rp4,3 miliar, dengan anggaran minim ini tidak jadi penghalang kita untuk bekerja karena sampai saat ini belum ada tambahan anggaran yang dialokasikan lagi," ungkapnya.


Idrus mengingatkan, agar pertanggung jawaban keuangan ditingkat Panwas kabupaten hingga kecamatan dalam setiap transaksi disertai dengan bukti-bukti. "Kalau perjalanan dines itu harus ada SPPD yang ditandatangani pihak yang dituju, begitu juga transaksi yang lainnya," pinta Idrus.

Ia menambahkan pentingnya menyertakan bukti dalam setiap transaksi karena nantinya setiap item penggunaan anggaran akan diperiksa. "Dana yang kita gunakan ini dana hibah dan itu artinya tetap akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK)," tutupnya.(kedi)