Terkait Penanganan Penderita Gangguan Jiwa di Mamasa, Begini Tanggapan Dewan

Mamasa, fokusmetrosulbar.com - Setelah dipublikasikan oleh beberapa media tentang banyaknya penderita gangguan jiwa di Kabupaten Mamasa, reaksi dan tanggapan dari sejumlah pihakpun mulai bermunculan. Seperti yang diberitakan oleh media cetak dan online Mamasa, sejumlah penderita gangguan jiwa belum tersentuh uluran tangan dari pemerintah. 

Baca: Pria ini Dikerangkeng Selama 13 Tahun 

Sejak Ia menderita penyakit psikis tersebut 13 tahun silam, belum sekalipun Ia menerima layanan kasih dari pemerintah. Namun bukan hanya Demas, berdasarkan data yang diperoleh awak media dari Dinas Sosial Mamasa hingga Maret 2017, terdata 70 orang penderita gangguan jiwa, dan itu kemungkinan besar akan terus bertambah seiring proses pendataan yang dilakukan masih terus berlangsung.

Hal demikian akhirnya mendapat respon oleh anggota DPRD Mamasa, Yohanes Buntulangi. Ia mengatakan, persoalan seperti itu merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya tanggung jawab pemerintah. 

"Harus kita sadari bahwa penanganan orang sakit seperti itu ada dipundak kita semua, meski demikian peran pemerintah juga tidak boleh diabaikan. Kalau ada penderita begitu yang tidak terdata oleh pemerintah kabupaten, maka keteledoran itu ada pada kepala desa yang tidak melaporkan masyarakatnya dan dinas sosial yang tidak turun lapangan," katanya.

Menyadari bahwa persoalan tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang harus ditangani bersama, maka Ia berjanji dalam kapasitas sebagai wakil rakyat dirinya akan segera berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan dinas terkait. 

"Termasuk memperjuangkan penganggarannya, kita akan porsir di APBD kabupaten sehingga mereka (penderita, red) dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kesulitan yang dialami," janjinya.

Legislator Partai Demokrat tersebut berharap paling tidak tempat penderita dipasung dan kerangkeng itu bisa lebih manusiawi. 

"Tentu dengan kondisi penanganan penderita yang kurang baik menggugah keperihatinan dan rasa kemanusiaan saya pribadi. Saya harap kita memposisikan mereka sebagai manusia, tidak seperti binatang. Sehingga pergumulan keluarga yang menjadikan kemampuan ekonomi sebagai alasan harus kita bantu dan carikan solusinya, entah bagaimanapun caranya. Bahkan kalau perlu patungan-patungan anggota dewan untuk talangi sementara," cetusnya.

Menurutnya, kerja keras dari semua pihak akan menentukan baik tidaknya penanganan penderita kedepan. Dinas terkait dan pemerintah daerah mesti kerja keras mengupayakan anggaran. Kata Yohanes, kalau perlu sampai kepusat.

"Dengan kapasitas sebagai dewan, kami akan mendukung upaya pemerintah. Kami juga meminta bantuan masyarakat luas untuk tetap memposisikan mereka secara manusiawi, bahkan yang berkelebihan untuk turut serta mengulurkan tangan meringankan beban keluarga," imbuhnya. (klp/tfk)