Miris, Promosi Kopi Arabika Mamasa Ketingkat Nasional tak Dapat Dukungan Pemprov
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/09/miris-promosi-kopi-arabika-mamasa.html
Mamuju, fokusmetrosulbar.com - Promosi hasil alam kepentas nasional tentu merupakan kebanggaan suatu daerah jika hasilnya menuai apresiasi, namun apa jadinya jika anak daerah yang membawa sebuah hasil daerahnya bermodal anggaran pas-pasan. Tentu hal demikian dapat mempengaruhi hasil presentasinya.
Seperti itulah kiranya yang dirasakan para anggota Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional (LKPN) Sulawesi Barat (Sulbar) saat mempromosikan kopi arabica Mamasa, pada Festipal Kopi Nusantara (FKN) di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, yang diagendakan mulai 30 September sampai 8 November 2017.
Sekretaris LKPN Sulbar, Suardi Y Kutana menceritakan, kegiatan yang diikuti bersama tiga rekannya itu berangkat menggunakan dana pribadi. Dia mengungkapkan, minimnya fasilitas membuat stand kopi Sulbar tidak banyak peminat.
“Kehadiran kami bersama tiga rekan dari Sulbar untuk mempromosikan kualitas dan aroma kopi arabika dari Mamasa. Namun kendala kami dari anggaran, tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov, red) Sulbar. Kami menggunakan dana pribadi kesini mengikuti festipal,” ujar Suardi kepada fokusmetrosulbar.com, melalui telepon selulernya, Sabtu (30/9).
Ia menuturkan, sebelumnya ia sudah mendapatkan surat disposisi dari Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) agar diberi sokongan dana, tetapi saat Suardi membawa disposisi gubernur ke instansi UKM Biro Keuangan Pemprov Sulbar, sejumlah pegawai UKM justru mengatakan tidak ada anggaran.
“Saya sudah membawa disposisi Gubernur Sulbar kepada instansi UKM dan Biro Keuangan Pemprov Sulbar, tapi yang saya herankan kenapa mereka semua mengatakan tidak ada anggaran untuk kegiatan yang kami mau ikuti itu,” terangnya.
Suardi menilai, Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa seakan tutup mata atas kegiatan tersebut.
“Padahal inikan atas nama daerah saya bawakan, apalagi mengangkat komoditi kopi arabika dari Mamasa untuk dikenal di Indonesia, saya heran kenapa disposisi Gubernur Sulbar tidak berlaku,” ujar Suardi.
Hal senada dikatakan ketua LKPN Sulbar, Basri A Muin, ia menilai bahwa semestinya setiap keinginan masyarakat yang ingin mengangkat potensi daerah kiranya instansi terkait ikut berpartisipasi.
"Kita ini tujuannya untuk mengangkat komuditi kopi dari daerah Mamasa ketingkat nasional, namun tidak ada dukungan dari pihak pemerintah," ucapnya. (awl/tfk)
Seperti itulah kiranya yang dirasakan para anggota Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional (LKPN) Sulawesi Barat (Sulbar) saat mempromosikan kopi arabica Mamasa, pada Festipal Kopi Nusantara (FKN) di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, yang diagendakan mulai 30 September sampai 8 November 2017.
Sekretaris LKPN Sulbar, Suardi Y Kutana menceritakan, kegiatan yang diikuti bersama tiga rekannya itu berangkat menggunakan dana pribadi. Dia mengungkapkan, minimnya fasilitas membuat stand kopi Sulbar tidak banyak peminat.
“Kehadiran kami bersama tiga rekan dari Sulbar untuk mempromosikan kualitas dan aroma kopi arabika dari Mamasa. Namun kendala kami dari anggaran, tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov, red) Sulbar. Kami menggunakan dana pribadi kesini mengikuti festipal,” ujar Suardi kepada fokusmetrosulbar.com, melalui telepon selulernya, Sabtu (30/9).
Ia menuturkan, sebelumnya ia sudah mendapatkan surat disposisi dari Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) agar diberi sokongan dana, tetapi saat Suardi membawa disposisi gubernur ke instansi UKM Biro Keuangan Pemprov Sulbar, sejumlah pegawai UKM justru mengatakan tidak ada anggaran.
“Saya sudah membawa disposisi Gubernur Sulbar kepada instansi UKM dan Biro Keuangan Pemprov Sulbar, tapi yang saya herankan kenapa mereka semua mengatakan tidak ada anggaran untuk kegiatan yang kami mau ikuti itu,” terangnya.
Suardi menilai, Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa seakan tutup mata atas kegiatan tersebut.
“Padahal inikan atas nama daerah saya bawakan, apalagi mengangkat komoditi kopi arabika dari Mamasa untuk dikenal di Indonesia, saya heran kenapa disposisi Gubernur Sulbar tidak berlaku,” ujar Suardi.
Hal senada dikatakan ketua LKPN Sulbar, Basri A Muin, ia menilai bahwa semestinya setiap keinginan masyarakat yang ingin mengangkat potensi daerah kiranya instansi terkait ikut berpartisipasi.
"Kita ini tujuannya untuk mengangkat komuditi kopi dari daerah Mamasa ketingkat nasional, namun tidak ada dukungan dari pihak pemerintah," ucapnya. (awl/tfk)