Ini Alasan Majene Raih WTP Ditengah Defisit

Areal Pelabuhan Kota Majene. Foto: INT

Majene, fokusmetrosulbar.com - Bupati Majene Fahmi Massiara, menerima piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menerima piagam tersebut setelah sebelumnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Kuangan 2016.

Penyerahan piagam diserahkan langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Subar Saiful Islam kepada Bupati Majene, Fahmi Massiara, di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Kamis (12/10).

Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat awam. Lantaran penghargaan tersebut diterima Pemkab Majene bersamaan kondisi keuangan Majene yang mengalami defisit.

Untuk mengetahui alasan Pemkab Majene menerima penghargaan itu, berikut pemaparan Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkab Majene, Kasman Kabil.

Kasman mengatakan, defisit keuangan dengan WTP memang terkait secara substansial. Namun dibalik itu laporan keuangan Majene akuntabel berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Ia menuturkan, terdapat tujuh jenis laporan Pemkab yang diperiksa BPK untuk mendapatkan opini WTP. Berikut jenis laporannya.

Pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Didalamnya tergambar jumlah target pendapatan serta realisasinya, dan jumlah target belanja serta realisasinya.

"Dari laporan itulah kemudian tampak terjadi defisit karena target pendapatan tidak tercapai sementara target belanja terlaksana. Hal demikian menyebabkan belanja daerah tidak semuanya terbayarkan. Itu dibaca di laporan realisasi anggaran," sebutnya.

Kedua, Laporan Keuangan dan Neraca. Didalamnya tergambar kekayaan dan kewajiban Pemda. Disitu juga tergambar jelas jumlah kas, berapa kewajiban dan utang piutang Pemda.

Ketiga, Laporan Arus Kas, didalamnya tergambar jumlah uang yang masuk dan keluar mulai januari sampai 31 Desember, baik sumber pendapatan dan belanja.

Keempat, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Didalamnya tergambar seluruh penjelasan tentang item-item daerah, baik di neraca maupun di LRA.

"Disitu tergambar kenapa defisit, berapa nilai kewajiban dan aset," sebutnya.

Kelima, Laporan Operasional (LO). Didalamnya tergambar pengakuan pendapatan dan pengakuan belanja.

Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dan terakhir Laporan Perubahan Saldo Anggaran. Didalamnya tergambar perubahan saldo tahun sebelumnya dan saldo saat ini.

Sementara untuk meraih WTP, kata Kasman, terdapat empat indikator. Diantaranya, laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adanya sistem pengendalian internal Pemkab yang memadai, kecukupan informasi laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Dan semuanya dinilai BPK baik dan akuntabel," tandasnya. (tfk)