Mahasiswa Protes Pelesiran PKK dan Pegawai RSUD Majene
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/10/mahasiswa-protes-pelesiran-pkk-dan.html
 |
| Mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Majene (Foto: Taufik/fms) |
Aksi yang dimulai di depan pusat pertokoan Majene ini, merupakan bentuk protes APPM terhadap tindakan yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yang 'pelesiran' keluar daerah.
Kegiatan yang dimaksud, Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh 60 orang pegawai RSUD Majene di Bogor dan kegiatan sejumlah anggota PKK di Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Majene saat ini tengah mengalami defisit yang kabar terakhirnya masih mencapai Rp. 60 milliar lebih.
Kegiatan itu dinilai APPM kembali akan menguras anggaran hingga ratusan juta rupiah ditengah upaya Pemkab Majene dalam meminimalkannya. Dimana upaya tersebut telah direalisasikan dengan pemotongan anggaran 35 sampai 50 persen setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Karena itu, kami menuntut ketegasan Pemkab dalam merealisasikan upaya minimalkan defisit. Kami masyarakat Majene tidak terima jika anggaran daerah hanya dinikmati segelintir orang saja sementara kondisi keuangan Pemkab saat ini memprihatinkan," ujar Ramli Korlap APPM, dalam orasinya.
Rombongan massa yang disambut Kabag humas Pemkab Majene Abdul Rahim, mengapresiasi tindakan APPM. Ia menilai unjuk rasa tersebut adalah cerminan bahwa demokrasi sehat berjalan di bumi Assamalewuang.
Terkait kegiatan yang diprotes APPM, Rahim menjelaskan bahwa perjalanan dinas PKK adalah kegiatan jambore dan hal demikian tidak hanya diikuti Pemkab Majene, namun sejumlah daerah lain juga ambil bagian pada kesempatan itu.
"Saya yang menyambut karena pak Bupati lagi tidak ada, Wakil bupati ke Mamuju dan Sekda pun tidak ada. Tapi mengenai PKK, kata pak Sekda, mereka kesana dalam rangka undangan jambore PKK. Dan itu bukan cuma Pemkab Majene, banyak yang kesana (Jakarta, red)," papar Abdul Rahim dihadapan massa.
Sementara mengenai Bimtek para pegawai RSUD Majene ke Bogor, Dokter Wahida Kepala bidang pelayanan selaku perwakilan RSUD menjelaskan, Bimtek itu sekaligus Kunjungan Kerja (Kunker) ke RSU Bogor. Kata dia, hal demikian merupakan kewajiban para pegawai RSUD Majene untuk mengikuti pelatihan yang tiap tahunnya minimal 20 jam.
"Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para pegawai. Kenapa sekarang dilakukan, karena awal tahun kemarin hanya beberapa orang yang diakomodir sementara masih banyak yang belum sempat diberangkatkan," ungkap dr. Wahida.
Namun penjelasan keduanya tidak sertamerta diterima massa APPM. mereka menilai kegiatan-kegiatan itu bukanlah langkah bijak ditengah permasalahan defisit yang mendera kabupaten ini.
"Kenapa Bimtek itu tidak dilakukan di Makassar saja yang bisa jadi anggarannya lebih sedikit. Kemudian apakah muncul di salah satu televisi swasta juga termasuk rangkaian jambore," papar Ramli.
Pertanyaan demikian tidak mendapat tanggapan berarti lagi dari kedua sumber sebelumnya. Massa APPM mengancam akan kembali melakukan aksi yang lebih besar jika aspirasinya tidak mendapat tanggapan.
"Kami belum terima penjelasan itu. Kami berjanji akan kembali lagi kesini jika tidak ada ketegasan. Kalau perlu kami akan menyegel kantor bupati," sebut Ramli. (tfk/har)
