Jurnalis Partisan Di Tahun Politik

Adhy Riadi.

Mamuju, - FMS - OPINI - Oleh : Adhy Riadi - Dinamika politik di Indonesia kembali menggeliat, seolah ada sebuah panggung besar untuk terciptanya konflik bila kita tidak berupaya membangun kesadaran atas kondisi yang ada.

Dewasa ini, dalam hitungan detik kita mampu mengakses informasi atau berita melalui media sosial sekaligus menjadi lahan subur bagi jurnalis partisan untuk curi start dihadapan tokoh politik yang dikaguminya.

Sebagai jurnalis tentu memiliki power yang besar dalam mengiring opini masyarakat, namun bukan tanpa alasan jika seorang jurnalis tidak akan mendapat kepercayaan dimata publik  apabila dirinya hadir hanya sekedar ingin memetik kebutuhan personal atau menjadi partisan tokoh politik.

Jika hanya sebatas menahan diri dari memamerkan dukungan politik atau sikap afiliasi ke salah satu tokoh politik lewat media sosial pada pesta demokrasi 2019 kali ini,tentu itu sangat mudah.

Media sosial adalah wadah yang cenderung menjadi ruang untuk mengekspresikan bentuk dukungan politik bagi siapa saja, namun tentu suatu masalah  jika dia seorang jurnalis.

Sikap partisan oknum jurnalis di media sosial akan menjadi deretan panjang ketidakpercayaan publik pada media atau jurnalis jika ikut  terpolarisasi.

Alih - alih akan terbangun sikap kepercayaan publik kepada profesi ini, namun ini justru menjadi sebuah catatan buram jika karya jurnalistik cenderung vulgar menampakkan dukungan pada seseorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu.

Momentum pemilu kali ini, seolah tanpa adanya upaya filter tehadap "catatan"  beberapa oknum jurnalis melalui akun media sosial pribadinya,bahkan tak segan - segan mengunggah foto untuk merepresentasikan dukungannya kepada salah satu tokoh politik yang dikultuskannya serta menggunakan atribut bergambar tokoh politik.

Fenomena diatas bukan hal baru dalam setiap momentum lima tahunan, termasuk di pemilu serentak 2019 kali ini.

Seperti terlihat saat agenda kampanye Akbar calon presiden petahana di Mamuju Kamis 28 Maret kemarin,riuhnya panggung politik di lapangan Ahmad Kirang saat itu cukup menjadi pemantik lahirnya perbedaan pendapat bahkan tak segan - segan oknum jurnalis pun ikut meramaikan perdebatan panjang di akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya sebagai bentuk dukungannya kepada tokoh politik saat itu berkunjung ke Mamuju.

Perang opini mulai terlihat hingga hampir tak mampu dinalar, sayangnya tak jarang sejumlah jurnalis pun ikut larut mempertegas keperpihakannya pada tokoh politik tersebut dengan beberapa  narasi yang sengaja dikonstruksi dengan tujuan merebut simpati publik.

Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis. Tetapi, ini akan menjadi kontradiksi jika dihadapkan pada tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan berita yang benar di tengah publik.Dimana tujuan itu mensyaratkan independensi.

Kita ketahui lewat karya jurnalis bisa menjadi sumber dari kekuasaan hegemonik, dimana kesadaran khalayak dikuasai. Selain itu, dia juga bisa mengkonstruksi realitas menjadi sebuah legitimasi kebenaran meskipun tak jarang lahir dari interpretasi subjektifitas pribadi jurnalis.

Namun, apabila hasil karya jurnalistik tersebut itu berangkat dari subejektifitas kebatinan yang didorong dari afiliasi ke tokoh politik tertentu, maka ini sangat bertentangan dengan kode etik  terlebih pada kode perilaku yang kerap dijadikan pengendali agar  mampu menelurkan karyanya yang bisa dipercaya oleh publik.

Tak mudah memang menjadi seorang jurnalis profesional, sebab terkadang kita tak mampu menahan "kegenitan" hanya sekedar ingin dikata senior, hingga seolah gagap dalam melihat kode etik dan kode perilaku profesi ini.

Diakhir catatan ini, saya ingin mengutip sebuah pesan dari teman yang tak perlu saya sebut namanya, dimana ia menyebut bahwa, jika anda sakit tentu anda mau diperiksa oleh seorang dokter yang profesional,maka jika ditarik dalam dunia jurnalistik, publik tentu menginkan karya jurnalistik yang lahir dari jurnalis profesional pula bukan lahir dari partisan partai atau tokoh politik tertentu.

Pesan ini tentu memberi pemahaman kepada diri pribadi bahwa karya jurnalistik yang baik tentu akan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya tanpa ada tendensi apapun.