Sinergitas Program Dapat Atasi Masalah Kependudukan

Mamuju, FMS - Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar, Djamila membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Sulbar, di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention, Selasa  26 Maret 2019.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar tersebut mengusung tema meningkatkan sinergitas implementasi program kerja pusat dan daerah, dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar, Djamila menyatakan, Pemprov Sulbar sangat mendukung kegiatan program KKBPK, sebab hal itu merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Sulbar, seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan usia anak dan lainnya.

Djamila mengajak untuk meningkatkan sinergitas program antar sektor, baik yang sifatnya nasional maupun  berbasis kearifan lokal.

"Sinergitas menjadi sangat penting dalam mengatasi tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta  pernikahan usia anak, di Sulawesi Barat," tutur Djamila

Meski demikian, lanjut Djamila, berbagai persoalan tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa adanya perubahan mindset, kepedulian, spirit dan etos kerja yang tinggi.

"Melalui kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas, saya optimis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan yang ada dapat  kita wujudkan," tandasnya.

Sejalan dengan itu, kata Djamila, Pemprov Sulbar telah memiliki program unggulan yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa).

"Program KKBPK ini sejalan dengan program Marasa milik Pemprov Sulbar," ungkapnya.

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (BIHOM) BKKBN Pusat, Ratna Juita Razak, mengemukakan, khusus program KKBPK di lini lapangan,  pemerintah pusat berkomitmen membantu Pemda dalam melaksanakan kewenangannya guna mendukung prioritas nasional, seperti melakukan berbagai penyaluran dana.

"Sejak  2008, disalurkan dalam bentuk DAK (dana alokasi khusus) fisik sub bidang KB. selanjutnya, sejak 2016 disalurkan dalam bentuk dana bantuan operasional KB (BOKB), dan pada 2019 terdapat DAK Penugasan, yang berguna bagi penurunan kasus stunting di kabupaten," ungkap Ratna.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Andi Ritamariani dalam laporan menyampaikan, Rakerda tersebut dilakukan untuk mengevaluasi Program KKBPK Sulbar 2018,  memastikan seluruh arah dan kebijakan, serta strategi yang disusun, sehingga dapat terlaksana secara terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015 – 2019.

Adapun peserta Rakerda, diantaranya, para Kepala Dinas OPD-KB Kabupaten Se-Sulbar dan Mitra Kerja terkait yakni TNI, IBI, PKK, POLRI, Perguruan Tinggi, Media, dan Akademisi. (Advetorial)

(Wati)