Rendahnya Serapan Anggaran, DPRD Sulbar Soroti Kinerja OPD

Anggota DPRD Sulbar, Yahuda dan H. Sudirman

Mamuju, FMS - Anggota DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menyoroti kinerja OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kata dia, rendahnya serapan anggaran membuktikan buruknya kinerja eksekutif.

"Ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan masing-masing komisi di DPRD. Kami fraksi Demokrat berkesimpulan Kinerja pemerintah provinsi tidak maksimal," cetus Yahuda saat ditemui di kantornya, Jumat (14/06/2019).

Sebagian besar OPD, sambung Yahuda, masih menunjukkan trend realisasi di bawah 50 Persen. Hal itu dianggap rawan, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.

"Di Dinas PU misalnya, masih ada beberapa pekerjaan yang belum juga dilelang. Dan sebagian OPD lainnya masih di bawah 40 Persen realisasi anggarannya," sambung politisi asal Mamasa yang ketua fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat itu.

Serapan anggaran yang masih kurang di atas memberi dampak buruk bagi masyarakat. Kata Yahuda, rendahnya realisasi anggaran tersebut bukti betapa pemerintah tak memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

"Jelas masyarakat yang dirugikan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi karena belum direalisasikan jelas merugikan masyarakat kita," begitu kata Yahuda Salempang.

Minimnya realisasi yang ditunjukkan oleh mesin birokrasi di Sulawesi Barat juga dikeluhkan anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya, H. Sudirman.

Politisi Golkar itu menilai, aparat pemerintah provinsi hanya mementingkan diri sendiri, bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang lucu itu karena belanja langsungnya justru berjalan normal. Misalnya untuk perjalan dinas, atau kebutuhan-kebutuhan internal lainnya, itu justru berjalan normal. Sementara belanja untuk publik sangat rendah," keluh H. Sudirman.

"Perlu dibenahi mindset OPD ini. Kalau belanja langsungnya normal, sementara belanja publik tersendat, itu artinya mereka bekerja mementingkan diri sendiri. Bukan bekerja untuk kepentingan rakyat," sambung dia.

Ia pun berharap, kondisi tersebut mendapat atensi khusus dari Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Kata H Sudirman, sudah waktunya bagi Gubernur untuk mengevaluasi Kinerja para 'pembantunya' itu demi capaian yang ideal.

"Ini perlu agar Pak Gubernur melihat dan turun mengontrol para pasukannya itu. Kita berharap, jangan lagi terulang kejadian seperti tahun lalu, ratusan miliar dikembalikan ke negara karena serapan anggaran sangat rendah," tutup H Sudirman.

(Wati)