Tenaga Kontrak Dicoret Karena Malas dan Tidak Disiplin

Kadispora Mamuju, Hj. Murniani

Mamuju, FMS - "Tidak ada intervensi politik dalam pengurangan tenaga kontrak guru, semata-mata dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja," kata Kadispora Kabupaten Mamuju, Murniani. Jumat (14/6/2019).

Dia mengatakan, selama ini rata-rata tenaga kontrak malas dan tidak disiplin bekerja. "Kita coret karena malas dan tidak disiplin," bebernya.

Murniani menjelaskan, jika ada yang mengaitkan pencoretan tenaga kontrak karena politik, itu tidak bener. "Kita ingin kinerja tenaga kontrak guru baik. Untuk apa kita pertahankan bila malas dan buruk kinerjanya," sebutnya.

"Pencoretan puluhan tenaga kontrak tersebut karena persoalan kinerja, bukan intervensi politik," tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan pengurangan terhadap tenaga kontrak, hal itu berdasar pada temuan BPK RI.

"Salah satu rujukan pemerintah daerah segera melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah tenaga Kontrak daerah adalah adanya rekomendasi dari KPK dan BPK RI perwakilan Sulawesi Barat," jelas Sekda Mamuju H. Suaib.

Bahkan, kata Suaib, secara detail BPK RI telah menuliskan rekomendasi tersebut menjadi catatan temuan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah dalam naskah laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang didalamnya menjelaskan bahwa ditemukan kelebihan jumlah tenaga kontrak apabila dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

"Jadi atas rekomendasi ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan rasionalisasi," kata Suaib.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan desain rekrutmen CPNS dan tenaga PPPK yang tak lama lagi akan memasuki fase finalisasi dan usulan jumlah kuoto harus telah diterima Menpan RB pada Minggu ke 2 bulan Juni 2019.

Sementara Bupati Mamuju H. Habsi Wahid menyayangkan jika rasionalisasi melalui pengurangan tenaga kontrak tersebut dikaitkan dengan kepentingan Politik.

"Sebenarnya pengurangan tenaga kontrak ini justru adalah keputusan yang sangat berat dan juga non populis yang tentu merugikan dalam kacamata politik, namun disinilah kita dituntut untuk bijak bersikap, apakah kita akan tetap arogan terhadap keputusan yang menguntungkan dalam aspek politis namun mengorbankan kepentingan yang lebih besar, atau kita harus mengambil keputusan yang sulit demi memperbaiki apa yang seharusnya dapat diperbaiki, masyarakat sekarang tentu lebih cerdas dan dapat menilai hal ini," ucap Habsi.

(Jaya)