Transmigrasi Ikut Membantu Peningkatan Kapasitas Pemerintah


Mamuju, FMS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan masih membuka diri untuk program transmigrasi. Diterima warga trans di Sulawesi Barat karena dinilai memberi kontribusi besar untuk pengembangan kawasan lahan tidur di berbagai daerah.

Hal demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulbar M. Natsir usai membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di M City hotel Mamuju, Rabu (12/6/2019) malam.

Menurut Natsir, masuknya transmigrasi di Sulbar ikut membantu peningkatan kapasitas pemerintah, termasuk dalam pembentukan Sulawesi Barat.


"Ada pembentukan kawasan transmigrasi maka akan menambah kapasitas pemerintah dimana di kawasan transmigrasi terbentuk beberapa desa baru. Kalau desa baru sudah terbentuk melebih ketentuan prosedur maka muncul kecamatan-kecamatan, begitu juga setelah kecamatan-kecamatan baru yang sudah berkembang membentuk kabupaten baru dan seterusnya sampai tingkat provinsi," ujar Natsir.

Menurutnya, transmigrasi di Sulawesi Barat telah mendorong perkembangan jumlah penduduk dan membantu pembentukan provinsi ke-33 ini. Natsir juga menilai, relasi sosial warga transmigran dengan penduduk lokal Sulbar cukup baik, ditandai dengan pembaruan warga secara harmonis.

"Di sana ada pembaruan, di dalamya ada transfer, baik transfer of knowedge maupun culture, mereka ketemu dengan serasi," ucap mantan Sekda Pasangkayu ini.

Kepada wartawan Natsir berharap, program transmigrasi di Sulbar terus berkembang. Ia meminta agar transmigran aktif membangun Sulbar dengan potensi ekologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkelolah dengan baik.


Sementara itu, Kasubid Perencanaan Pengembangan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ramli yang hadir sebagai narasumber bimtek mengatakan, terdapat lima aspek yang fokus menjadi perencanaan transmigrasi secara berkelanjutan. Yakni ekonomi, sosial budaya, mental dan spritual, aspek lingkungan, sarana dan prasarana dan penguatan kelembagaan. "Kelima aspek ini jika betul-betul dibuat perencanaan, saya kira masyarakat transmigrasi lebih sejahtera," ucapnya.

Ramli menjelaskan, melalui bimbingan teknis itu program transmigrasi mampu berjalan maksimal dengan melibatkan pihak-pihak lain atau lintas sektoral.

"Jadi kolaborasi antar lintas sektor harus dibangun, misalnya di Rano itu produk unggulannya pertanian, ada kopi di sana, maka tentu melibatkan pihak lain," katanya.

Karena itu lanjut Ramli, kegiatan bimbingan teknis ini selain menghadirkan jajaran dinas transmigrasi seluruh kabupaten di Sulbar juga menghadirkan pihak Bappeda, PU dan dinas terkait lainnya.

Ketua Penyelenggara Bimbingan Teknis Peningkatan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Saihu N mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi baik penyelenggara program transmigrasi kabupaten Se-Sulbar maupun provinsi. "Kabupaten nanti akan mendapat rekomendasi untuk melakukan ekspose rencana pengembangan kawasan transmigrasi mereka," ucap Saihu.

Ia mengatakan, kegiatan ini diikuti 2 peserta dari masing-masing kabupaten dan 13 peserta dari Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan dimulai 12 hingga 14 Juni 2019 lusa.


(Wati)

BERITA LAINNYA

ADVERTORIAL 8565694995839120289

Komentar Anda

emo-but-icon

VIRAL MINGGU INI

item