Idris: Pengelolaan Hutan Secara Baik Diperlukan Perencanaan yang Matang

Mamuju, FMS - Dalam rangka pengelolaan hutan yang baik, sangat diperlukan perencanaan yang matang yang melibatkan instansi dan para pihak yang terkait, baik melalui forum SKPD maupun forum musrembang di daerah, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi lainnya di tingkat regional dan pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grend Maleo Hotel  & Convention Mamuju, Selasa 3 September 2019.

"Diharapkan setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan dapat  dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi, serta partisipasi para pihak pelaku pembangunan. Hal ini sangat penting, mengingat dokumen inilah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya," pungkas Idris.

Dikemukakan, dalam pengelolaan sektor kehutanan dibutuhkan berbagai upaya, misalnya pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi, agar memudahkan pengawasan terhadap area hutan.

"Dengan kebijakan itu dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap area hutan, dimana dari ketinggian tertentu kita bisa memonitoring bagaimana kondisi hutan di daerah, kecamatan dan desa tertentu, bahkan dengan kebijakan itu, kita bisa secara live melihat jangan-jangan ada penebangan pohon di hutan," terang Idris.

Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar   dan pihak terkait lainnya  untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar.

"Saya titipkan, kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar,  kalau bisa  provinsi ini masuk level yang mendahului, bahkan unggul dalam hal  tersebut di regional ini. Kominten saya, provinsi ini harus yang terbaik dalam pemanfaatan kebijakan satu peta ini di sektor kehutanan," tandas Idris.

Selain itu, Idris juga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan  program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.

Terkait pelaksanaan rakor, Idris berharap, sumbangan pikiran dan tenaga seluruh peserta dalam forum itu, dapat bermanfaat dan mampu menghasilkan sinergitas perencanaan yang baik, demi kemajuan pembangunan di Sulbar.

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di sektor kehutanan pada 2020.

Fakhruddin mengungkapkan, lahan di Sulbar sudah banyak mengalami degradasi, yaitu sebanyak kurang lebih 300 ribu hektar, dari kondisi eksisting kawasan hutan yang sebesar 1, 069 juta hektar. Sedangkan tutupan lahan yang masih bagus sebanyak 800 ribu hektar.

Menurut Fakhruddin, banyaknya lahan yang sudah terdegradasi tersebut, disebabkan berbagai faktor, seperti  potensi tambang dan  budaya masyarakat itu sendiri.

"Lahan itu terdegradasi oleh tambang seperti yang ada di Kalumpang, sedangkan faktor perilaku atau budaya masyarakat adanya ladang berpindah," beber Fakhruddin.

Untuk  melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah terdegradasi, Fakhruddin menyatakan, pihaknya akan merangkul berbagai pihak, seperti generasi muda, pramuka dan pecinta alam, agar aktif bersama dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, swadaya masyarakat, CSR dan lainnya.

"Hutan yang bagus kita akan jaga tutupan lahannya, sedangkan lahan yang terdegradasi kita akan lakukan rehabilitasi, supaya penutupan lahannya pulih seperti semula," tutur Fakhruddin.

Di sela-sela pembukaan acara rakor, dilakukan penyerahan bantuan kendaraan operasional pengamanan hutan secara simbolis berupa motor trail, oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Kepala Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Malunda Azis, dan disaksikan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Fakhruddin.

Kendaraan operasional tersebut sebanyak 10 unit yang  berasal dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk diberikan kepada KPH yang ada di Sulbar. 

(Ani)