KPU Sulbar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2020
https://www.fokusmetrosulbar.com/2019/12/kpu-sulbar-sosialisasi-tahapan-pemilu.html
Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah awak media di Mamuju, Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar, Sulfan Sulo. Menjadi narasumber komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin, Said Usman Umar serta dari komisioner Komisi Informasi Penyiaran ( KIP) Sulbar, Andi Fachriady Kusno.
Adi Arwan Alimin mengatakan bahwa tahun 2020, ada empat kabupaten di Sulbar yang akan menggelar pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) secara serentak yakni, Kabupaten Mamuju, Majene, Mateng dan Pasangkayu.
"Maka itu, perlu dilakukan sejumlah tahapan persiapan, mulai dari penyusunan peraturan penyelenggara pemilu, sosialisasi ke masyarakat, penyuluh /bimbingan tehknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS," ujarnya.
Lanjut Adi perekrutan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 15 Januari - 14 Februari 2020, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 15 Februari - 14 Maret, sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tanggal 21 Juni- 21 Agustus 2020, terbuka secara umum selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
"Banyak yang berkarir di PPK, PPS dan KPPS bahkan menjabat di komisioner KPU awalnya berasal dari wartawan. Jadi saya sarankan kalau teman-teman wartawan ingin berkarir menjadi penyelenggara Pemilu mulai sekarang," cetusnya.
Senada narasumber, Said Usman Umar mengatakan Tanggal 19-23 Februari, penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota dukungan perseorangan.
Setelah dilakukan verifikasi maka dilakukan verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan, rakapitulasi dukungan tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.
"Sedangkan Tanggal 8 Juli 2020, penetapan pasangan calon, pengundian dan pengumuman nomor tanggal 29 Juli 2020," ujarnya.
Sementara komisioner KIP Sulbar, Andi Fachriady Kusno berharap, KPU sebagai penyelenggara Pemilu ada keterbukaan kepada publik, mulai pendaptaran pasangan calon hingga penetapan kandidat yang terpilih nantinya.
Selain itu, ia juga berharap kepada wartawan, agar mengawal proses Pilkada.
"Jadi teman- teman wartawan punyak hak untuk meminta data selama kepentingan untuk diketahui publik," cetusnya.(Awal).
