Wagub Ajak Semua Pihak Tuntaskan Kemiskinan di Sulbar

Mamuju, FMS – Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulbar Sulbar di Lantai II kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/12).

Wagub mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda penting yang perlu dilakukan  Pemerintah Provinsi Sulbar mengingat pembahasannya sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk menuntaskan masalah kemiskinan.

“Kiranya kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik. Jadi berbagai strategi yang akan kita lakukan atau bagaimana bersama-sama dengan seluruh elemen baik dari perbankan, lintas sektoral dan dinas terkait agar berkolaborasi membahas kemiskinan di Sulawesi Barat,” ujar Enny.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tujuan dikeluarkannya Perpres untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir tahun 2019.

Dalam RPJMD Provinsi Sulbar menargetkan sebesar 9,91 persen dan di tahun 2020 sebesar 9,62 persen.

Enny menambahkan, untuk mencapai target Pemprov Sulbar membutuhkan sebuah kebijakan strategis yang komprehensif dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat luas.

“Saya selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan Sulawesi Barat, sangat mengapresiasi rapat yang diadakan hari ini dimana akan membahas bagaimana strategi kita dalam menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Barat. Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat,” tandasnya.

Rapat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan.

"Dari tiga pilar dalam program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi, tentunya dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting, itu salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan tadi saya sebutkan juga ada program dari Menteri Pertanian yaitu pertanian masuk sekolah dan famili farm (petani berkeluarga) yang menjadi salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi,” ungkap Enny.

Ia mengajak kepada para srakeholder kiranya dapat hadir dalam agenda permasalahan kemiskinan minimal setiap perwakilan masing-masing instansi, karena diperlukan kepedulian menuntaskan permasalahan kemiskinan di Sulbar.

Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana melaporkan, persentase penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawa garis kemiskinan, dimana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang, turun mencapai 0,23 persen atau secara absolut berkurang 0,38 ribu orang, jika dibandingkan kondisi dibulan maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang.

“Tingkat ketimpangan penduduk Provinsi Sulbar yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,365 ,dimana angka ini menurun sebesar 0,001 point jika dibandungkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,366, sementara itu jika dibandingkan gini ratio maret 2018 sebesar 0,370, gini ratio Maret 2019 turun sebesar 0,005,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Asisten Pemprov Sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan para tamu undangan. (Awal).