Unhas-Pemkab Mateng Teken MoU, Berikut Bentuk Kerjasamanya

CENDERAMATA. Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA dan Sekkab Mateng H Askary Anwar SSos MSi, bertukar cenderamata disela penandatanganan MoU di Rektorat Unhas, Jumat (28/02/2020).

MATENG, FMS -- Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, bekerjasama untuk pengembangan pembangunan daerah.

Demikian bentuk kesepakatan yang ditandatangani Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, bersama Sekkab Mateng H Askary Anwar SSos MSi di Ruang Rektor Unhas, Lantai 8, Gedung Rektorat Unhas, Jumat (28/02/2020). Penandatanganan MoU disaksikan Ketua DPRD H Arsal Aras SE MSi, dan Kepala Bappeda Ishak Yunus  SIp MAp, serta sejumlah dekan dan direksi Unhas.

Kerjasama tersebut disambut baik Rektor Unhas Profesor Dwia Aries. Kata dia, kesepakatan kerjasama ini untuk menyempurnakan seluruh rangkaian kerjasama yang telah terjalin dengan baik, seperti derah lain di provinsi ke 33 ini.

“Kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah di Provinsi Sulbar. Kabupaten Mamuju Tengah ini menjadi daerah terakhir," kata profesor.

Membangun kerjasama seperti ini memang sudah menjadi komitmen Unhas sejak awal. Yakni menjadi perguruan tinggi yang bisa membantu dalam mengembangkan wilayah sekitarnya.

Dengan SDM serta sarana prasarana yang dimiliki, tentu Unhas selalu siap membantu dan bersinergi bersama pemerintah, dalam meningkatkan pembangunan wilayah Mateng sesuai yang dicita-citakan.

Rektor menjelaskan, Unhas memiliki mekanisme unit kerja yang terintegrasi. Didukung 14 Puslitbang, serta ketersediaan pakar-pakar diberbagai bidang. Olehnya kerjasama strategis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah setempat," tandas rektor.

Sekkab Mateng Askary Anwar mengucapkan terimakasih atas keterbukaan Unhas untuk menjalin kerjasama. Sebagai daerah otonomi baru, Bumi Lalla' Tassisara' masih membutuhkan banyak pembenahan. Olehnya saran, masukan serta bimbingan dari kalangan akademisi sangat dibutuhkan dalammerumuskan kebijakan berbasis riset, agar sesuai kebutuhan.

“Kami berharap semua kebijakan yang dibuat pemerintah bisa terarah dan mempercepat pembangunan wilayah yang saat ini sedang kami benahi,” ujar Askary. (jml/riz)