LSM GERAK Sulbar Sorot Kinerja Pemda Mamuju Soal Penanganan Covid-19

Ketua Harian LSM Gerak, Syaripuddin Nas.


MAMUJU, FMS - Ketua harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan rakyat anti korupsi (Gerak) DPD Sulbar, Syaripuddin Nas menyoroti kinerja pemerintah daerah Mamuju, dalam hal ini Dinas Kesehatan Mamuju dalam menangani pandemi Virus Corona (Covid-19) di Mamuju.

Menurutnya kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju, drg Firmon seakan tertutup dan mempersulit bagi tenaga kesehatan dilapangan untuk mendapatkan alat pelindung diri (APD), padahal mereka merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19.

Dikatakan bahwa APD itu sudah ada di Dinkes Mamuju, namun belum dibagikan karena alasan Kadinkes Mamuju pengadaan APD belum ada kontraknya.

"Ini kan kondisi tanggap darurat menurut pandang saya proses kontrak itu masalah administrasi, yang dibutuhkan sekarang tindakan tanggap dilapangan terutama pembuatan posko di perbatasan
antara Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju karena Mateng itu banyak pasien PDP dan pemenuhan APD bagi tenaga medis," katanya.

"Pertanyaan saya barangnya ada , kok tidak ada kontraknya makanya kami bertanyakan ada apa sebenarnya," sambungnya.

Dikatakan belum lagi keterbatas
APD bagi tenaga medis yang ada di rumah sakit umum daerah (RSUD) Mamuju yang hanya menggunakan jas hujan sebagai pelindung diri. Padahal mereka sangat rentan tertular virus corona.

Belum lagi, kata Syaripuddin
perseteruan antara komisi III dengan ketua DPRD Mamuju yang berbeda pandangan terkait anggaran Rp 1 miliar yang penyalurannya tidak jelas kemana.

Maka itu, Ia berharap ketua DPRD Mamuju untuk segera melakukan rapat dan memanggil dinas terkait dalam hal ini kepala Dinkes Mamuju untuk mempertanggung jawabkan alokasi anggaran tersebut.

"Kita berharap di lembaga DPRD yang notabennya perwakilan rakyat jangan ada skat. Apalagi menyangkut kepentingan rakyat," cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, drg Firmon saat dikonfirmasi terkait informasi adanya APD yang saat ini belum disalurkan namun justru enggan berkomentar.

"Kalau pertanyakan terkait masalah covid langsung saja ke humas kominfo," cetusnya.

Sementara wartawan media ini mencoba konfirmasi kepala bidang humas Pemkab Mamuju, Andi Rasmuddin melalui sambungan  telepon namun tak digubris, hingga berita ini dipublis. (Awal).