Polresta Mamuju Komitmen Pembagunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
MAMUJU,FMS-Polresta Mamuju kembali berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan mengikuti penandatanganan pakta Integritas Pembangunan ZI Satker dan Polresta bersa jajaran Polda Sulbar di lapangan Mapolda Sulbar jalan Aiptu Nurman, Kalubibing, Kabupaten Mamuju, Kamis (15/4/2021).
Sebanyak 31 satuan kerja jajaran Polda Sulbar turut serta mendukung dan membangun komitmen wilayah Zona integritas menuju WBK, salah satunya Polresta Mamuju. Penandatanganan dilakukan lansung oleh Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar. Ia menjelaskan bahwa dirinya beserta jajarannya siap dan berkomitmen Polresta Mamuju untuk meraih WBK.
"Untuk Polresta Mamuju sendiri sejak tahun 2016 sudah masuk tahap pencanangan, di tahun 2017 pengusulan, lalu 2018 kami sudah masuk tahap penilaian hingga 2020, untuk tahun 2021 ini kami kembali akan lakukan Pembangun Zona Integritas Menunju WBK, kita berharap semoga tahu ini kita sudah bisa meraih Penetapan WBK dari Kemenpan RB," ujar Kombes Pol Iskandar.
Menurutnya reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional
Saat ini masih ada bahkan banyak kendala yang dihadapi penyelenggara pemerintah, di antaranya penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi
Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya
"Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas," pungkasnya.(Awal).
