Pemkab Majene Ingin Peringkat Satu Penyusunan LPPD

Majene, fokusmetrosulbar.com- Meski berada diperingkat kedua Se-Sulbar, namun Pemerintah kabupaten Majene tampaknya belum puas dengan hasil evaluasi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan daerah (LPPD). Isyarat ketidakpuasan itu disampaikan Wakil Bupati Majene, Kamis (2/3).

Wakil Bupati Lukman mengatakan, semestinya Majene menjadi kabupaten terbaik di Sulbar dalam hal penyusunan LPPD tersebut. Hal itu dikatakan saat membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) Penyusunan LPPD Kabupaten Majene 2017 di Ruang Pola Kantor Bupati.

"Semestinya Majene yang terbaik penyusunan LPPD di Sulbar, karena IPM Majenelah yang tertinggi," kata Lukman di hadapan ratusan peserta Bimtek.

Dikatakan, penyusunan LPPD sudah sering dilaksanakan, bahkan setiap tahun menjadi program yang selalu diagendakan. "Tentu penyusunan LPPD ini bukan lagi menjadi hal yang sulit dipelajari kemudian diaplikasikan dengan benar," terangnya.

Meski demikian Lukman menilai, efektifnya administrasi pemerintahan tidak hanya di tunjang hasil kerja tim penyusun LPPD, namun seharusnya juga di imbangi dengan penyelenggara pemerintahan daerah yang berjalan sesuai koridor dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini tentu kata dia, akan menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang efektif, berkualitas dan tentu saja akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Bimtek LPPD ini diikuti sekitar 100 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah ( OPD). Selama dua hari kegiatan ini akan berjalan dan peserta akan dibimbing oleh narasumber dari Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. “Yang ikut Bintek LPPD ini sebanyak 100 orang yang merupakan perwakilan tiap OPD," jelasnya Hamzah Atjo, Ketua Panitia kegiatan Bimtek yang juga Kabag Pemerintahan Setda Majene.

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. (hms/har)