MENAKAR DUKA ETNIS MUSLIM UIGHUR CHINA

Penulis : 

Sahiruddin Sabile

Kandidat Doktor Sains Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya

Sorotan dunia Internasional kini tertuju pada China atas indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM)  yang dialami etnis muslim Uighur yang sejak lama telah bermukim di Xianjiang, salah satu Provinsi yang dimiliki negeri tirai bambu dengan ideologi komunis tersebut. Akses pemberitaan secara lengkap tentang apa sesungguhnya yang terjadi, sepertinya tidak begitu menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar media pertelevisian nasional untuk dijadikan headline news. Atas nama independensi jurnalistik, tentu menjadi sebuah alasan tersendiri terhadap setiap materi pemberitaan yang akan disajikan para insan pers. Polemik tentang politik sontoloyo-genderuwo, wacana indikasi kepunahan Indonesia sampai urgensi keikutsertaan penderita gangguan jiwa dalam memeberikan hak suara pada pileg dan pilpres mendatang,seakan mendominasi deretan pemberitaan media televisi Nasional. Fenomena tersebut seolah ikut andil dalam mengeliminasi pemberitaan tentang kejahatan kemanusiaan yang dirasakan oleh kelompok minoritas etnis muslim Uighur.Juru bicara WUC, organisasi kongres Uighur sedunia yang berpusat di Jerman, Dilxat Raxit mengkalim telah memiliki sejumlah data dan fakta kekejaman China terhadap etnis muslim Uighur yang dilakukan secara sistematis selama beberapa tahun terakhir.

Peta persebaran etnis Uighur di Tiongkok
(Sumber: Global Initiative)

Hasil kajian yang dilansir Global Voices menyatakan bahwa kecurigaan Beijing terhadap etnis Uighur telah berlangsung sejak dua abad lalu. Pada masa awal pecahnya perang dunia kedua (PD II), warga Xianjiang dengan mayoritas etnis muslim Uighur tersebut berusaha bergabung dengan Soviet. Upaya tersebut kemudian harus berakhir dengan pasukan nasionalis Beijing yang akhirnya berhasil memaksa etnis muslim Uighur untuk tetap bertahan dalam wilayah kedaulaan Republik rakyat Cina (RRC). Pada awal abad ke-20 etnis Uighur telah mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan nama Turkistan Timur, namun pada tahun 1949, Mao Zedong menyeret Xianjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing. Salah satu cara Beijing mengontrol daerah terluarnya saat itu adalah dengan mendorong imigrasi massal etnis Han ke Xianjiang. Pada awal tahun 1949, populasi etnis Han hanya sekitar enam persen dan pada tahun 2010 jumlahnya telah meningkat hingga mencapai 40 persen.

Pihak otoritas China telah memberikan klarifikasi dalam sebuah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  di jenewa, Swiss terhadap isu penahanan satu juta orang muslim dalam sebuah kamp tahanan raksasa. Hu Lianhae, seorang pejabat Komite Sentral Partai Komunis China menyatakan bahwa isu penahanan tersebut tidak sepenuhnya benar, melainkan penahanan tersebut adalah progaram reedukasi bagi sebagian besar etnis muslim Uighur yang terindikasi telah terkooptasi dengan konsep pemikiran ekstrimisme.

Hasil Investigasi yang dilakukan BBC News setidaknya menguak beberapa fakta yang mencengangkan. Pemerintahan China telah memberlakukan kebijakan terhadap berbagai praktek agama Islam di Xianjiang. Sejumlah petinggi partai komunis di ibu kota Xianjiang, Urumqi memipin para kader untuk bersumpah menentang kecenderungan menyatakan “Halal” pada semua hal. Dalam aturan tersebut juga menegaskan larangan penggunaan hijab bagi muslimah etnis Uighur. Abdusssalam Muhemet, seorang bekas guru di salah satu kamp yang telah berhasil melarikan diri ke Kazakhstan memberikan pernyataan kepada The New Y

kan ada China yang baru” dan bagi mereka yang lupa syairnya, tidak akan diberikan sarapan pagi.

Tindakan perlakuan diskriminatif oleh pihak otoritas Cina terhadap etnis muslim Uighur kini menjadi perhatian dunia Internasional. Kondisi yang terjadi di sana bukan lagi isu tentang diskriminasi keyakinan dalam menjalankan ajaran agama Islam, melainkan sudah menjadi fakta kejahatan hak asasi manusia yang tentunya tidak bisa ditolerir. Sejumlah bentuk protes oleh beberapa kelompok peduli HAM telah terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia sebagai penduduk meluk Islam terbesar dunia tentu menjadi salah satu harapan publikuntuk memberikan perhatian khusus terhadap apa yang dialami kaum muslimin di Xianjiang.

Beberapa aksi kemanusiaan telah ditunjukkan oleh sebagian organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Pengurus Pusat Muhammadyah sebagai sebuah organisasi Islam yang memiliki jutaan orang kader yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia turut menyatakan keprihatinanya terhadap masalah tersebut. Melalui Ketua Umumnya, Dr. Haedar Nashir telah merilis tujuh poin yang dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap. Salah satu dari ketujuh poin tersebut adalah meminta Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia di atas nilai-nilai prikemanusiaan dan prikeadilan. Langkah cepat organisasi islam yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan tersebut pun mendapat apresiasi dari banyak khalayak. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk konsistensi kepedulian terhadap ummat Islam.

Seiring berjalannya waktu, reproduksi wacana tentang kondisi terakhir yang dialami minoritas Islam Uighur pun terus bergulir. Beragam persepsi pun telah bermunculan menghiasi beranda beberapa para penggiat sosial media. Sekalipun mayoritas netizen kecenderungannya  menganggap bahwa hal ini adalah kejahatan HAM berat, namun sebagian kecil juga memberikan penilaian yang berbeda bahwa kemungkinan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah China adalah upaya melakukan pencegahan dini terhadap indikasi kemungkinan terjadinya radikalisme. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ketinggalan dalam memberikan tanggapan terhadap hal ini. Seperti yang dilansir detiknews.com, kamis 20 Desember 2018 yang lalu beliau menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan dugaan pelanggaran HAM muslim Uighur di China jika itu memang terjadi, sehingga akan menunggu penjelasan resmi dari kedutaan besar China. Dalam perspekif pak JK (sapaan akrab) fenomena yang terjadi di Rohingya, Myanmar berbeda dengan Xianjiang, China. Ada kemungkinan bisa jadi apa yang terjadi di Uighur saat ini terkait radikalisme. Beliau kemudian mengkorelasikan dengan kejadian teror Santoso yang terjadi di Poso yang setidaknya disinyalir melibatkan beberapa orang dari etnis Uighur. Statemen tersebut setidaknya memantik reaksiyang beragam.Kini publik berharap semoga perhatian dunia Internasional tetap tertuju pada kejahatan HAM yang sedang terjadi, sehingga dapat memberikan solusi nyata dalam mengakhiri penderitaan kaum minoritas etnis muslim Uighur di Xianjiang, China.