Sukri Umar Minta Anggaran DPRD Sulbar Sebagian Digunakan Untuk Pembelian APD

MAMUJU, FMS - Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari fraksi dari partai Demokrat, Sukri Umar mendesak anggaran belanja bagi anggota dewan yang tidak terlalu urgen agar digunakan membeli kebutuhan alat pelindung diri (APD).

Menurutnya, pembelian APD tersebut nantinya diberikan kepada tenaga medis seperti dokter, perawat dan masyarakat untuk mencegah penularan virus covid-19.

"Hanya saja teman-teman di eksekutif ini terlalu lambat merespon kondisi darurat ini," kata Sukri, Minggu (29/3/2020).

Dikatakan bahwa sore ini akan menggelar konprensi pers  terkait anggaran di DPRD Sulbar untuk dialihkan pembelian APD.

"Sore ini tanpa mendahului teman-teman akan menggelar komprensi pers bahwa di DPRD Sulbar, kami isya Allah akan mengalihkan sebagian anggaran perjalanan kunjungan ke dapil-dapil anggota DPRD untuk digeser anggarannya membeli APD yang dibutuhkan masyarakat dan tenaga medis seperti masker, vitamin atau apalah yang dibutuhkan," pungkasnya.

Selain itu, ia juga mendorong bandara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju agar tidak melakukan penerbangan sementara waktu untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 yang dibawah dari luar Sulbar.

"Barusan kita dengar dimedia sosial ada yang positif untuk di rujuk ke RSUD regional Sulbar itu dari luar daerah yang ngotot masuk karena pemeriksaannya terlambat itu," terangnya.

"Disini juga kesadaran yang kurang, semestinya keluarga dan pasien yang sespect ciri-cirinya seperti suhu tubuhnya tinggi seharusnya dia mendengar untuk di karantina," sambungnya.

Kepala Bandara Tampa Padang, Juli Mujiono mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menutup sementara. Namun yang berhak menutup itu kewenangan dari Kementerian Perhubungan RI.

Dimana pemerintah daerah lewat kantor otoritas penerbangan di Makassar, Sulawesi Selatan wilayah V kemudian mengajukan ke kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta.

"Jadi kalau masalah penutupan itu kewenangan Kementerian Penerbangan pusat atas usulan pemerintah daerah lewat kantor otoritas wilayah V di Makassar untuk dikoordinasikan disana," ujarnya.(Awal).