Ali Baal Tegaskan Program Kerja Harus Disertai Kerja Nyata

MAMUJU, FMS - Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rapat pembahasan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017-2019 di ruang meeting lantai 2 kantor Gubernur Sulbar, Selasa (23/6).

Rapat tersebut dipimpin langsung  Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

Dalam arahnnya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menegaskan, semua program kerja OPD harus disertai dengan kerja nyata dan terhindar dari  berbagai hal yang bertentangan dengan aturan yang ada.

"Saya melihat semua program kerja OPD sudah ada dan jelas, tinggal kita melihat realisasi, bukti kerja nyata di lapangan, serta  terhindar dari hal-hal yang  fiktif, mark up dan korupsi," tandas Ali Baal.

Selain itu, lanjut Ali Baal, OPD juga dapat benar-benar fokus pada tugasnya masing-masing di ruang lingkupnya sendiri demi memajukan masyarakat dan  daerah, sebab hal itu menjadi harapan bersama.

Lebih lanjut, Ali Baal menekankan, hal lain harus juga disertai kerja nyata adalah terkait motto yang dimiliki Sulbar, yakni Marasa.

"Sulbar dengan motto Marasa juga diharapkan tidak hanya sekedar motto belaka, melainkan mampu menyertai bukti, serta kerja nyata yang jelas dengan data-data yang akurat  termasuk dokumentasi. Inilah yang saya mau di Sulbar harus kerja, kerja dan kerja,  jangan main-main dengan pekerjaan yang ada dan jangan pernah takut selama kita bekerja dengan benar, " pungkas Ali Baal.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, berharap, para OPD dapat memiliki target serta mampu mencapainya dan dapat segera melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor terutama terkait misi besar Gubernur Sulbar.

Kepala Dinas PU Sulbar,  Muh. Aksan saat memaparkan kinerja OPD yang dibawahinya selama tiga tahun itu. Ia mengatakan, pada Dinas PUPR terdapat delapan bidang dan satu Sekretaris Tata Ruang yang merupakan inti perencanaan pembangunan di OPD tersebut.

Pada tahun ini, sambung Akhsan, Dinas PU melalui  Bidang Tata ruang kembali  melakukan divisi SRRW setelah sebelumnya juga pernah dilakukan pada  2019, namun program tersebut diundur ke 2021, akibat terkendala dana yang telah direfokusing.

Untuk Sumber Daya Manusia Sulbar (SDM) sendiri,  kata Akhsan,  hal itu tidak bisa dipungkiri masih di bawah standar, sehingga perlu dilakukan pembinaan khusus agar mereka dapat bekerja sesuai harapan bersama kedepan.

"Jadi sesuai keinginan pemerintah daerah,  kita juga harus mementingkan para pekerja lokal dibanding pekerja luar,  namun tingkat SDM kita perlu kembali  dilakukan pembinaan khusus  untuk mendapatkan sertifikasi tenaga ahli, "tambahnya.

Pada hari pertama  rapat pembasan capaian kinerja OPD 2017-2019, terdapat tujuh OPD yang dijadwalkan melakukan pemaparan, yakni Dinas PUPR, Perumahan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Perkebunan, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan RSUD Regional Sulbar.(Adv/Al).