Ka Bappeda: FPD Adalah Bagian Terpenting, Sekkab: Jangan Ego Sektoral
Sekkab Mateng Askary Anwar, bersama Kepala Bappeda Ishaq Yunus. Foto: Jamal Tanniewa
MATENG, FMS - Bappeda Mamuju Tegah (Mateng) menggelar Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022 melalui Forum Perangkat Daerah (FPD), Senin, (22/3/2021)
Kepala Bappeda Mateng, Ishaq Yunus mengatakan, FPD adalah bagian terpenting dan wajib dilaksanakan untuk menyusun RKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, pasal 84 dan pasal 36.
"Forum ini penting untuk kita laksanakan, sebab itu diharapkan kepada seluruh OPD juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut sehingga target dari seluruh OPD dapat selesai sebelum Musrembang RKPD Kabupaten dilaksanakan minggu ke empat Maret 2021," kata Ishaq
Menurutnya, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini merupakan pendekatan perencanaan yang substansinya adalah bagian dari tahapan proses perencanaan.
"Tahapan ini tidak boleh diabaikan, karena akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan pemangku kepentingan yang menghadiri FPD, sebagai hasil pembahasan dalam Forum ini," tegasnya.
Kesempatan yang sama, Sekretaris Kabupaten ( Sekkab) Askary Anwar mengimbau agar FPD bersinergi dengan program, yang sesuai hasil Musrembang ditingkat kecamatan. Selain itu juga seiring tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada.
"Forum ini harus sejalan dengan visi misi RPJMD daerah yang sesuai standar pelayanan, serta berdasarkan isu-isu strategis dan prioritas didaerah ini," kata Askary
Ia menengaskan, singkronisasi OPD sangat penting, sebab tanpa sinergitas dan kerjasama, seluruh program tidak akan berjalan sesuai harapan.
"Misalnya, kita ingin mengurangi angka kemiskinan, tidak cukup jika hanya Bappeda dan Dinas Kesehatan saja yang melaksanakan. Untuk itu, semua OPD dan stakeholder juga harus berperan aktif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan," jelasnya.
Sekkab menambahkan, salah satu indikator makro terhadap program keberhasilan pembangunan dan indikator lainnya dibutuhkan intervensi secara bersama.
"Seperti contohnya tingkat partisipasi sekolah, angka harapan hidup, stunting, dan lain-lain sebagainya, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar OPD.
Intervensi secara bersama, sangat penting untuk mencapai target sesuai standar yang dimiliki, agar hasilnya dapat dirasakan secara bersama.
"Jadi kita jangan secara ego sektoral memprogramkan kegiatan berdasarkan mau kita di OPD tetapi harus bersinergi, bekerjasama dalam rangka mewujudkan target-target indikator makro kita," tegas Askary.
Jika ini dapat kita kelola dengan baik, maka program daerah akan tepat sasaran secara efisien. Begitupun sebaliknya, jika secara parsial dijalankan masing-masing tanpa intervensi dan kolaborasi secara bersama, maka tidak akan ada hasil. "Kalaupun ada, itu hanya diinstansi tertentu saja," tutup Sekkab. (iis/jml)
