Pupuk Bersubsidi Langka, Desa Lambanan Akan Libatkan Bumdes
Gambar: Net
MAMASA, FMS--Kelangkaan pupuk bersubsidi dibeberapa wilayah Kabupaten Mamasa terus dirasakan para petani. Petani harus gigit jari ketika tiba masa pemupukan, lalu pupuk yang diharapkan tidak tersedia di agen penyalur.
Seperti yang dialami oleh para petani di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa. Saat ini padi-padi di sawah sudah mulai menguning dan saatnya dilakukan pemupukan. Namun, saat petani akan membeli pupuk di agen, stok yang dimiliki sudah tidak tersrdia.
Kepala Desa Lambanan, Sarlis Pongtiku kepada awak media, Jumat (23/4) mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan kepada 17 kelompok tani yang ada untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Memang pupuk bersubsidi lambat masuk di Kabupaten Mamasa, sehingga mengalami kelangkaan," katanya.
Sebagai langkah antisipasi di masa yang akan datang, Ia berencana melakukan rapat bersama dengan seluruh kelompok tani yang ada di desanya untuk mencari solusi mengantisipasi kelangkaan pupuk.
"Agar mudah berhubungan dengan agen penyalur pupuk subsidi, seluruh rekapan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) disetor di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," jelasnya.
Sehingga kedepan, para petani yang tergabung dalam kelompok tani tidak perlu lagi berbondong-bondong ke agen, pengurus Bumdes yang akan memfasilitasi pembelian pupuk bersubsidi untuk petani di agen penyalur pupuk.
Sementara itu dinas terkait membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Dinas Pertanian Mamasa, Yustus Adi menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi di Mamasa hanya kekurangan data yang masuk.
Banyak kelompok tani yang tidak memasukkan data kebutuhan kelompoknya, sehingga saat pupuk dikirim ke Mamasa hanya berdasarkan data kebutuhan kelompok yang memasukan RDKK.
"Ini tidak langka, kami punya datanya hanya saja kurang kuota," jelasnya.
Ia mencontohkan kasus di Desa Lambanan, dari 17 kelompok tani yang ada di desa tersebut, tidak semuanya menyetorkan data kebutuhan kelompoknya ke Dinas Pertanian.
Hanya ada beberapa kelompok saja yang menyetorkan datanya. "Otomatis, ketika jatah pupuk bersubsidi tiba, pasti tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan kelompok tani," tambahnya mencontohkan. (Kedi Liston)
