Bersama Menjaga Stabilitas Daerah

DIALOG terkait potensi konflik sosial Sulbar. Mamuju, Rabu 14 Juni 2023

MAMUJU, FMS  - Seluruh jajaran Kesbangpol di Provinsi Sulbar diharap meningkatkan pencegahan konflik sosial di wilayah masing-masing.

Asisten I Setda Sulbar, Herdin Ismail mengingatkan bahwa stabilitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Utamanya instansi terkait di daerah.

"Seluruh kebangpol di kabupaten diharapkan dapat meningkatkan segala bentuk pencegahan (konflik) yang bisa saja timbul di masyarakat," kata Herdin saat membuka Rakor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar terkait penanggulangan konflik sosial menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, di Mamuju, Rabu 1 Juni.

Dikatakan bahwa daerah dengan berbagai latar belakang etnik, suku dan budaya, dibayangi potensi konflik yang bisa terjadi kapan saja. Dengan sinergitas ia optimistis kondusifitas di Sulbar dapat terjaga.

"Terpenting dilakukan adalah membangun sinergitas bersama seluruh pihak, baik TNI, Polri Forkopimda dan jajaran Kesbangpol kabupaten," sambung Herdin.

Apalagi, saat ini seluruh wilayah di Indonesia diperhadapkan dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Herdin melanjutkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak Kesbangpol adalah dengan meningkatkan peran dan fungsi FKDM, FKUB Forkopimda dan seluruh tokoh agama untuk membantu menggerakkan sistem pengamanan konflik sosial.

"Seluruh elemen kemasyarakatan harus ikut berperan aktif mencegah konflik sosial," tegas Herdin.

Ia juga berharap, seluruh Kesbangpol yang berada di Kabupaten untuk mengaktifkan kembali sekretariat Tim terpadu penanganan konflik sosial.

"Harus diaktifkan kembali karena salah satu tugas kita deteksi dini pemenangan konflik agenda terdekat adalah Pemilu dan Pilkada. Ini tidak bisa kita abaikan. Sekretariat ini menjadi wadah pintu masuk yang tidak mengenal warna maupun kepentingan," urai Herdin.

Sementara Kepala Kesbangpol Sulbar Amri Ekasakti, menjelaskan rapat koordinasi penanganan konflik sosial digelar melibatkan tim terpadu dan seluruh jajaran Forkopimda TNI dan Polri serta BIN.

Menurutnya, konflik sosial dapat dipicu berbagai faktor, selain politik, kebudayaan serta keyakinan juga jadi perhatian khusus dalam hal upaya penanganan konflik sosial di Sulbar.

"Apalagi karena provinsi ke-33 ini dihuni oleh ragam etnis dan keyakinan yang dinilai menyimpan potensi terjadinya konflik di tengah masyarakat," terang Amri.

"Sehingga hal itu juga harus menjadi perhatian serius dan menjadi upaya antisipasi bersama," tandasnya, menambahkan. (Adv)