Pildek FKIP Unsulbar Disorot, Transparansi dan Bebas Nepotisme Jadi Tuntutan
MAJENE, FMS — Proses pemilihan dekan (Pildek) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) periode 2026–2030 menuai sorotan publik.
Panitia pemilihan didesak menjaga transparansi serta menolak segala bentuk intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu.
Kekhawatiran mencuat terkait potensi praktik politik, nepotisme, hingga transaksi kepentingan yang dinilai dapat mencoreng integritas institusi pendidikan tinggi. Selain itu, publik juga menyoroti pentingnya proses verifikasi administrasi yang ketat dan objektif, termasuk terkait syarat kesehatan dan kualifikasi akademik para calon.
Pemerhati pendidikan, Ahmad, menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya sivitas akademika.
“Kita berharap panitia berlaku adil dan transparan. Tidak boleh ada intervensi dari pihak luar. Saya juga mendapat informasi ada peserta yang diduga terlambat memasukkan berkas. Ini harus ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya, Senin.
Menurut Ahmad, kampus sebagai ruang ilmu dan demokrasi harus steril dari praktik tidak sehat.
“Jangan ada kecurangan, politisasi, atau nepotisme yang mencoreng nama baik kampus. Ini ruang demokrasi, harusnya bersih dan sehat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan para calon dekan dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada publik.
“Mahasiswa dan sivitas akademika berhak tahu siapa yang akan memimpin mereka. Jangan sampai seperti ‘membeli kucing dalam karung’. Ketidaktransparanan bisa berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” katanya.
Hingga kini, pihaknya menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan Pildek FKIP Unsulbar agar berjalan sesuai aturan serta prinsip tata kelola yang baik (good governance).
