Tekankan Transparansi Anggaran, Pansus LKPJ DPRD Majene Desak Kepala BKAD Hadir dalam Rapat
MAJENE – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Majene kembali menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada pendalaman realisasi program serta penggunaan anggaran tahun 2025.
Dalam pembahasan, anggota Pansus, Armiah, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia secara khusus mendesak agar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) hadir langsung dalam rapat untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait belanja daerah.
Menurutnya, kehadiran BKAD sangat krusial mengingat peran strategis lembaga tersebut dalam pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.
“Pansus membutuhkan data rinci dan penjelasan yang utuh terkait belanja daerah. Karena itu, kehadiran Kepala BKAD sangat penting agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipaparkan secara jelas dan terbuka,” tegas Armiah.
Ia menilai, tanpa kehadiran pejabat yang berwenang, pembahasan LKPJ berpotensi tidak maksimal dan menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.
Rapat juga diwarnai diskusi mendalam antara anggota Pansus dan perwakilan OPD terkait capaian program, tingkat serapan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan sepanjang 2025.
Sejumlah anggota dewan turut menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di beberapa sektor, yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Ketua Pansus menyampaikan bahwa rapat lanjutan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh substansi LKPJ dibahas secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui proses evaluasi ini, DPRD Majene berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Dengan intensitas pembahasan yang terus ditingkatkan, Pansus optimistis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene akan semakin baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
