PAD Turun Rp67 Miliar, Gubernur Sulbar Tekankan Efisiensi dan Prioritas Program
MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kembali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil.
Ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja secara rasional, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik. Menurutnya, situasi saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal.
Berbagai tekanan global, mulai dari dinamika politik hingga konflik antarnegara, turut memengaruhi perekonomian, termasuk di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mengubah cara dalam mengelola program dan anggaran. Setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran.
Suhardi menegaskan, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD. Dalam kondisi fiskal terbatas, pemerintah harus mampu menetapkan prioritas secara rasional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, ia juga menyoroti semakin ketatnya pengawasan publik. Perkembangan teknologi membuat masyarakat mudah menyampaikan penilaian melalui media digital, sehingga setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi perhatian luas.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari.
Ia bahkan menegaskan larangan bagi sekolah untuk menarik iuran dari orang tua murid, meskipun berdasarkan kesepakatan.
Selain itu, Suhardi juga menekankan pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia mengingatkan agar setiap persoalan internal diselesaikan secara bijak dan tidak diperkeruh di ruang publik.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun, terutama pada sektor PAD. Dari pajak rokok dan transfer pusat, kekurangannya kurang lebih Rp67 miliar. Karena itu, kita harus kembali melakukan efisiensi,” ujar Suhardi, Senin (4/5/2026).
Menutup arahannya, ia mengingatkan kembali nilai dasar ASN untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan menjaga integritas dan profesionalisme. (*)
