Pansus DPRD Polman Soroti Ketidaksinkronan Data Kemiskinan
POLMAN, - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Polewali Mandar (Polman) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), pembahasan terkait indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, Kamis 7 Mei 2026.
RDP yang berlangsung di ruang aspirasi Gedung DPRD Polman itu dipimpin Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, didampingi Ketua Pansus DPRD Polman, Muhammad Ilham, serta anggota Pansus diantaranya Abdul Muin, Jasman, Syarifuddin, Rana Tarya Baraterina dan Rahmadi.
Dalam forum tersebut, Fahri Fadly mempertanyakan ketidaksinkronan data kemiskinan di Kabupaten Polman, sebab terdapat perbedaan data antara BPS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial Polman yang dinilai masih sering terjadi di lapangan.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada penyaluran bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran. Sebab, masih ditemukan masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak masuk dalam data penerima, sementara sebagian warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Ini yang sering menjadi persoalan di masyarakat. Ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak masuk data, sementara yang dianggap mampu justru terdata,” ujarnya di hadapan jajaran BPS.
Menurut Fahry, pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun dalam kenyataannya, masih terdapat di beberapa wilayah tercatat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi angka kemiskinan tetap tinggi.
"Karena itu, DPRD Polman mendorong adanya kolaborasi lebih intens antara BPS, Dinas Sosial, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melakukan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan," imbuhnya.
Selain membahas data kemiskinan, Ketua DPRD juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
